Tampilkan postingan dengan label Artikel. Tampilkan semua postingan
"Radikalisme" Versus Radikalisme
Satu hal yang memang menjadi kesepakatan bersama adalah, bahwa paham-paham radikalisme memang harus dilawan dan jangan dibiarkan tumbuh subur. Radikalisme, apalagi yang mengatasnamakan agama Islam, bukan saja membahayakan stabilitas negara, melainkan juga sejatinya telah mengotori kesucian agama Islam itu sendiri.
Agama Islam adalah agama yang penuh dengan nilai-nilai kedamaian, lemah lembut, rahmatan lil ‘alamin, yang semua itu tentu sangat bertentangan dengan radikalisme. Nilai-nilai Islam yang diajarkan Rasulullah merupakan nilai-nilai yang universal yang sejatinya dapat diterima oleh semua kalangan melalui akal pikiran maupun hati nurani, dan bukan dengan paksaan. Karena di dalam al-Quran sendiri telah ditegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama.
Terlebih kita meyakini bahwa soal hidayah adalah urusan Allah, dan bahkan Rasulullah pun tidak memiliki kewenangan untuk itu. Jadi apalah artinya paksaan dalam menjalankan agama, kalau Allah memang belum memberikan hidayah-Nya. Sehingga dengan demikian, radikalisme memang tidak sedikitpun mendapat tempat di dalam agama Islam.
Jadi, radikalisme harus diberantas bukan saja berlandaskan alasan-alasan nasionalitas, melainkan juga berdasarkan alasan-alasan agama Islam itu sendiri.
Namun di lain sisi, bahwa salah satu penyebab munculnya paham radikalisme yang lahir dari pemahaman ajaran agama Islam, itu memang harus kita akui secara jujur. Namun ini tidak dapat diartikan bahwa ajaran Islamnya yang salah, melainkan pemahaman terhadap ajaran Islam tersebut yang mungkin keliru.
Pemahaman ajaran Islam yang mungkin keliru ataupun diselewengkan itu memang harus diberikan pencerahan melalui pemahaman tandingan. Maka dalam konteks ini, pemikiran moderat bisa menjadi jalan keluarnya. Pemikiran moderat yang memang lahir dari pendalaman, penafsiran dan penghayatan terhadap ajaran agama Islam itu sendiri, bukan pemikiran moderat yang lahir dari ajaran-ajaran nasionalisme. Karena biasanya, kelompok-kelompok yang memahami ajaran Islam secara radikal itu susah menerima argumentasi-argumentasi yang dibangun dari ajaran nasionalisme.
Maka di sinilah peranan penting dakwah dalam memberantas paham-paham radikal yang muncul dari kalangan umat Islam. Dakwah yang dibangun adalah berbasis pada ilmu, seperti yang telah dicontohkan dan dilakukan oleh para ulama terdahulu. Dengan kedalaman ilmunya, para ulama terdahulu sebut saja seperti Imam Syafi’i atupun Imam al-Ghazali, mampu menghalau pemikiran-pemikiran yang melenceng dari ajaran Islam sesungguhnya.
Hal ini tentu tidak hanya menjadi pekerjaan pemerintah dalam memerangi paham radikalisme, melainkan juga pekerjaan semua pihak, terutama para ulama. Dakwah-dakwah dengan ilmu dan tindakan persuasif lah yang harus dikedepankan. Bahkan dalam bahasa yang sedikit berlebihan, berkembang pesatnya paham radikalisme ini seharusnya menjadi “tamparan” bagi para ulama.
Tindakan Represif
Terkait dengan kasus pemblokiran laman situs-situs yang dianggap radikal tadi, tindakan pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan represif. Tentu tindakan represif ini tidak dapat dibenarkan dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum.
Dari sisi demokrasi, tindakan represif ini jelas sangat bertentangan dengan semangat demokrasi, terlebih yang kita bangun pascareformasi. Jika tindakan represif ini dilakukan pemerintah saat ini, lantas apa bedanya dengan rezim orde sebelumnya yang juga represif. Jika kebebasan pers dikekang sampai pada tindakan pembredelan, lantas apa bedanya dengan situasi sebelum reformasi. Padahal salah satu dari semangat reformasi adalah dibukanya kebebasan pers.
Dalam negara demokrasi, semua warga negara diberi kebebasan berekspresi, berpikir, menyatakan pendapat, bahkan melakukan kritik terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa sekalipun. Sehingga dalam konteks ini, seharusnya umat Islam pun dapat merasakan atmosfer demokrasi seperti itu. Terlabih mayoritas warga negara dan penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Bukan malah umat Islam mengalami tindakan diskriminasi dan intoleransi di dalam negara yang notabene negara Muslim terbesar di dunia. Dengan kata lain, jangan sampai agenda deradikalisasi justru berubah menjadi deislamisasi.
Bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat tersebut harus diikat di dalam sebuah kepentingan nasional, maka dalam hal ini penulis pun sepakat. Sebagai contoh, kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak berlaku bagi pahaman komunisme di negeri ini, karena penyebaran paham itu memang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Di sinilah peranan hukum dan pentingnya keseimbangan antara negara demokrasi dan negara hukum.
Maka dari sisi hukum, proses penutupan laman situs-situs tersebut pun seharusnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun sayangnya, proses penutupan tersebut telah melompati prosedur hukum yang ada. Seharusnya penutupan dilakukan atas izin hakim melalui mekanisme peradilan, setelah sebelumnya tentu disertai dengan bukti-bukti hukum bahwa laman situs tersebut memang melanggar undang-undang. Bukan malah ditutup secara sepihak, bahkan pemilik laman situsnya pun tidak menerima peringatan terlebih dahulu.
Dengan demikian, jika upaya deradikalisasi ini justru dilakukan dengan cara-cara yang represif, penulis meyakini bahwa upaya tersebut akan sia-sia saja. Bahkan dengan cara-cara yang represif ini, justru akan menumbuh-subuhkan radikalisme itu sendiri. Mengapa demikian? Hal ini karena kelompok-kelompok yang berpaham radikal tersebut merasa didzalimi atau merasa berada di dalam pemerintahan yang dzalim. Sehingga demikian, semangat “jihad” pun semakin berkobar dan menggelora untuk melakukan tindakan radikal.
Alhasil, terhadap laman situs-situs yang diblokir—terlepas dari apakah laman situs-situs tersebut memang mengandung unsur-unsur yang menyerukan kepada radikalisme atau tidak—seharusnya pemerintah tetap bisa melakukan tindakan-tindakan persuasif. Jika pemerintah bersikukuh bahwa laman situs-situs tersebut memang memuat konten yang mengandung unsur radikalisme—meski menurut penulis tidak semua situs yang diblokir itu sebenarnya murni berpaham radikal—lalu menutupnya secara represif, maka ini artinya “radikalisme” dilawan dengan “radikalisme”. Padahal radikalisme tidak dapat diselesaikan dengan radikalisme, karena hanya akan semakin memperkeruh suasana. Wallahu’alam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali
Tag :
Artikel
Budaya Birokrasi Korup
Beberapa saat lagi kita memasuki era kepemimpinan baru. Era di ana harapan baru juga muncul di tengah rakyat Indonesia. Tidak ada salahnya untuk terus berharap adanya perbaikan di negeri ini. Harapan yang baik tentu dituangkan melalui keikutsertaan dalam Pemilu mendatang. Karena harapan jika diiringi dengan aksi golongan putih (Golput) tidaklah berarti apa-apa.Banyak harapan yang muncul menjelang regenerasi kepemimpinan nasional ini. Sekian banyak harapan tersebut berujung adanya perbaikan dalam segala bidang. Namun ada hal yang mendasar yang perlu diperbaiki terlebih dahulu, jika kita memang ingin mengadakan perbaikan yang serius. Hal tersebut adalah perbaikan di bidang birokrasi.
Pasalnya, walau bagaimanapun kita meneriakkan perubahan, perbaikan, peningkatan kesejahteraan publik, kepastian hukum, kemakmuran, kesejahteraan, dan seterusnya, jika tanpa diawali dengan langkah dasar melakukan perbaikan birokrasi, hasilnya akan nihil. Semua harapan dan teriakan tersebut tidak akan terwujud, selama birokasi korup di negeri ini masih membudaya.
Buktinya, sudah lebih dari satu setengah dekade reformasi di negeri kita ini bergulir, hasilnya tak ada perbaikan signifikan yang kita rasakan. Mirisnya, belakangan ini malah banyak lelucon anekdot, baik itu ditulis di kaos oblong, stiker, maupun media lainnya, yang menyatakan bahwa era Orde Baru lebih enak dan baik dari sekarang. Ada juga tulisan, “Seandainya pak Harto mencapres lagi, kupilih!”
Padahal, soal penyakit birokrasi antara masa Orde Baru dan era reformasi saat ini tidak jauh berbeda. Penyakit utamanya hampir sama. Cuma kemasannya yang berubah.
Di masa Orde Baru, wajah birokrasi negara kita didominasi oleh Golongan Karya (Golkar) dan ABRI. Semua PNS wajib menjadi anggota Golkar. Pada dasarnya Golkar memang tidak ingin disebut sebagai partai politik, melainkan lebih sebagai himpunan pekerja karya yang mengabdi kepada rakyat.
Mengingat fungsi Golkar yang juga sebagai partai politik, akhirnya kebijakan yang keluar dari corong birokrasi yang dimonopoli tadi lebih berpihak kepada kepentingan suatu golongan tertentu saja. Birokrasi akhirnya menjadi alat untuk mobilisasi massa guna mendukung dan memenangkan Soeharto di setiap Pemilu. Sistem birokrasi ketika itu sudah menganut monoloyalitas kepada Golkar.
William Liddle menyebut penyakit Orde Baru ini ke dalam tiga hal, yaitu: 1) kantor kepresidenan yang kuat; 2) militer yang dibiarkan berpolitik; 3) birokrasi sebagai pusat pengambil kebijakan publik.
Kantor kepresidenan yang kuat ini berimplikasi pada pelemahan fungsi parlemen dan partai politik. Kontrol lembaga legislatif terhadap eksekutif seakan menjadi seekor singa yang tak bertaring. Di sinilah biangnya yang sering kita sebut sebagai pemerintahan otoriter.
Kemudian untuk semakin memperlemah partai politik di parlemen, militer pun dibiarkan berpolitik. Tujuan lainnya adalah untuk memperkuat dan memperkokoh kedudukan Soeharto dalam setiap Pemilu presiden. Suatu kebijakan yang sangat bertentangan dengan prinsip sang Proklamator, Soekarno, bahwa militer tidak boleh berpolitik. Tugas militer hanyalah menjaga stabilitas keamanan negara.
Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah merilis laporannya pada 2000. Di masa Orde Baru banyak sekali terjadi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam lingkup birokrasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Sementara itu, hasil penelitian dari PERC (Political and Economic Risk Consultancy) yang juga pada 2000, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara korupsi tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Lantas bagaimana dengan kabar birokrasi kita di era reformasi?
Reformasi memang membawa cukup banyak perubahan, baik dalam amandemen konstitusi, kebebasan pers dan berpendapat, dan sebagainya. Indonesia seperti seekor burung yang lepas dari sangkarnya, menghirup udara bebas. Monoloyalitas terhadap satu partai atau golongan sudah lenyap.
Salah satu barometer untuk mengukur bagus tidaknya birokrasi yang tengah berjalan di negeri kita ini adalah dengan melihatnya dari angka korupsi di kalangan birokrat. Jika dilihat berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2010, ternyata tingkat korupsi di negara kita masih tinggi.
Di era reformasi, birokrasi justru menjadi sumber pemborosan biaya anggaran negara. Tercatat, di hampir 450-an kabupaten/kotamadya di Indonesia, sebanyak 70 persen anggaran daerah dikeluarkan untuk belanja pegawai. Akhirnya pembangunan daerah menjadi relatif lambat, akibat korban dari pemborosan tadi.
Soal persepsi dan framework yang ada di kalangan pegawai birokrat pun masih menjadi masalah klasik yang hingga kini belum terselesaikan. Persepsi itu bahkan semakin berkembang, hingga muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai birokrat itu suatu hal yang prestisius, terutama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
Ketika sudah menjadi pegawai birokrat, ternyata banyak juga yang lupa bahwa mereka itu digaji dari uang rakyat. Selama ini banyak dari mereka yang beranggapan bahwa gaji tersebut berasal dari pemerintah. Akibatnya, pelayanan publik pun menjadi tidak maksimal. Rakyat yang seharusnya menjadi tuan yang mesti dilayani dengan baik, justru ‘wajib’ hormat kepada pejabat birokrat.
Publik selalu dijadikan sebagai objek kepentingan para pejabat birokrat. Untuk mengeluarkan kebijakan pelayanan publik, masih banyak hitung-hitungan untung-rugi bagi kelompok tertentu. Ini semua disebabkan rendahnya rasa pertanggungjawaban pejabat birokrat kepada publik. Mereka merasa bertanggung jawab kepada atasannya saja.
Lebih jauh lagi, birokrasi yang seharusnya apolitik, di era reformasi justru berubah menjadi birokrasi politik. Artinya birokrasi sudah sarat dengan pertimbangan politik dan kepentingan partai politik tertentu. Birokrasi dijadikan barang dagangan politik. Yang menjadi pemain adalah para elit politik, lembaga eksekutif, legislatif hingga yudikatif, plus para pengusaha. Buktinya, sekarang korupsi sudah masuk sampai kepada ketua Parpol, bahkan Mahkamah Konstitusi.
Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban rusaknya birokrasi di negeri ini. Perbaikan yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia sejak awal reformasi lalu, ternyata nihil. Tidak sedikit rakyat yang hampir atau bahkan sudah pesimis memandang masa depan negara ini, bahkan hingga pelaksanaan Pemilu sudah di ambang pintu.
Sekarang di masa-masa kampanye, menjadi tugas Parpol untuk menumbuhkan harapan itu lagi. Partai apa pun pemenang Pemilu nanti, sudah seharusnya benar-benar melakukan reformasi birokrasi yang sesungguhnya. Reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan dengan pengubah aturan-aturan dan mekanisme kerja saja, melainkan harus beranjak dari reformasi persepsi dan framework. Wallahu’alam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali
Dimuat di harian Banjarmasin Post pada Selasa, 25 Maret 2014.
Tag :
Artikel
Krisis Pemimpin Berkarakter dan Idealis
Di tengah panasnya temperatur politik ini, sosok Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta, muncul dengan kesan aneh dan langka. Keanehan dan kelangkaan itu sebenarnya bukan ada pada diri Jokowi itu sendiri, melainkan ada pada para elit politisi, pejabat dan para pemimpin. Sederhananya, mental dan gaya kepemimpinan Jokowi sudah sekian lama absen, sehingga hal itu terlihat aneh. Keanehan inilah yang lantas membuat awak media luntang-lantung memburu Jokowi.
Di beberapa lembaga survei baru-baru ini, nama Jokowi lantas selalu menjadi nomor urut satu sebagai tokoh potensial calon presiden di Pilpres 2014. Jokowi mengalahkan nama-nama senior yang sudah lama bercokol sebagai elit dan petinggi politik. Padahal Jokowi tak lebih dari seorang bocah politik yang baru lahir. Bahkan ia sendiri pernah mengakui bahwa dirinya bukanlah seorang politisi.
Meski Jokowi sendiri belum tentu menjadi dan mampu menjalankan fungsi kepresidenan, namun paling tidak fenomena sosok dirinya sekarang ini adalah fakta bahwa rakyat butuh perubahan pemimpin dan gaya kepemimpinan. Maka inilah yang disebut dengan krisis kepemimpinan nasional.
Sejarah mencatat, Indonesia di masa Presiden Soekarno dikenal sebagai negara yang banyak menyumbangkan konsepsi kepada dunia internasional. Peranan Indonesia di kancah internasional sangat terlihat jelas. Pencitraan Indonesia di mata dunia sangat baik. Maka wajar hingga sekarang, rakyat Mesir masih banyak yang mengenal Soekarno, bahkan diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kairo.
Selanjutnya di masa Presiden Soeharto, Indonesia terlihat memiliki arah dan tujuan yang jelas. Presiden Soeharto memfokuskan pada pembangunan dalam negeri Indonesia. Buktinya adalah proyek Pembangunan Lima Tahun atau yang dikenal dengan Pelita yang dijalankan Soeharto. Selama rezimnya berkuasa, Soeharto telah melaksanakan program Pelita hingga yang ke-7.
Ini semua tentu terlepas dari kontroversi dan kekurangan dari dua pemimpin kita tersebut.
Jadi, jika kita amati dan simpulkan, tsunami krisis kepemimpinan ini sebenarnya baru muncul pascareformasi. Indonesia di tangan para pemimpin dan elit masa reformasi terlihat tidak terarah, kehilangan karakter kebangsaan dan semakin jauh dari idealismenya. Sebab utamanya adalah karena pemimpinnya juga kehilangan karakter dan idealisme itu. Karena, sejatinya pemimpin bangsa adalah pembangun karakter bangsa.
Mengutip dari pernyataan Pramoedya Ananta Toer, Indonesia negara yang begitu kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya sekarang menjadi negara pengemis, karena ulah pemimpinnya yang tidak memiliki karakter.
Untuk mengembalikan karakter dan idealisme kepemimpinan ini, beberapa lantas ada yang mencerminkannya dengan karakter pemimpin-pemimpin di luar negeri. Kepada Jepang misalnya, yang ketika pemimpinnya berbuat salah langsung mengundurkan diri. Tidak salah memang. Tapi sebenarnya Indonesia sendiri bukan tidak memiliki contoh dan teladan pemimpin seperti itu.
Dalam sejarahnya, Indonesia bukan tidak punya pemimpin seperti itu. Di era perjuangan kemerdekaan, tidak sedikit sosok pemimpin yang diagungkan seperti Jokowi ini, bahkan jauh melebihi Jokowi. Logikanya, jika tidak ada, rasanya tidak mungkin Indonesia akan merdeka. Sebab kemerdekaan ini, tentu saja salah satunya adalah buah dari para pemimpin yang memiliki jiwa dan mentalitas yang luar biasa terhadap rakyat dan negara ini.
Namun sayangnya, kita sering kali melupakan atau dilupakan akan sosok-sosok kepribadian para pemimpin kita terdahulu. Sejarah mereka hanya sebatas diajarkan di sekolah, dan kemudian lupa di masyarakat. Atau juga karena adanya suatu “permainan” yang dengan sengaja menjauhkan kita dari mereka.
Maka, jalan pintas yang mungkin dapat kita tempuh untuk melahirkan kembali pemimpin yang berkarakter dan idealis ini adalah dengan membuka kembali lembaran sejarah negarawan kita. Kita tengah membutuhkan sosok-sosok pribadi negawaran masa dulu yang bisa kita teladani. Ini sangat penting kita lakukan, terlebih tahun ini adalah tahun persiapan Pemilu 2014.
Para pejabat ataupun elit politik yang ingin bersaing di tahun 2014 perlu meneladani para negarawan yang pernah dimiliki Indonesia. Begitu juga bagi rakyat, paling tidak bercermin kepada negarawan dan teladan terdahulu dalam memilih dan menentukan pemimpin mereka nanti.
Imam al-Mawardi dalam bukunya al-Ahkâm al-Sulthâniyyah mengatakan: “Jika di antara kedua pemimpin ada yang lebih pandai dan yang lebih berani, maka yang lebih berani didahulukan ketika negara sedang banyak mendapat gangguan dari pemberontak. Namun jika negara diliputi oleh orang-orang ahli bid’ah, maka yang pandai yang lebih didahulukan.”
Dari pernyataan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya kebutuhan kita terhadap karakter pemimpin itu disesuaikan dengan kondisinya.
Dalam kacamata penulis, karakter dan idealisme pemimpin yang kita butuhkan sekarang ini pada dasarnya sangat sederhana. Inti dari karakter dan idealisme itu adalah pejuang dan perjuangan, mengingat kondisi negara kita sekarang yang masih berstatus negara berkembang, banyak dilanda berbagai krisis, hingga terpuruknya moral.
Maka wajar saja sebenarnya, di tahun 1988 di bawah rezim Orde Baru, Menteri Penerangan, Harmoko, mengeluarkan larangan menyanyikan lagu-lagu cengeng. Lagu cengeng dianggap bisa menghambat laju program pembangunan Indonesia yang tengah dimotori oleh Soeharto. Karena mentalitas dan karakter cengeng jauh berseberangan dengan karakter pejuang.
Karakter dan idealisme perjuangan ini yang sekarang hilang. Bukan berarti pemimpin sekarang tidak ada perjuangan, namun terkadang di tengah perjuangan itu diselipkan atau kalah oleh kepentingan-kepentingan lainnya. Sehingga banyak kepentingan rakyat dan bangsa yang terabaikan.
Jika pemimpin memiliki karakter ini, seharusnya secara otomatis akan melahirkan energi positif lainnya, dari segi etos kerja hingga kepribadiannya. Seorang pejuang mestinya pekerja keras, menghasilkan kerja nyata, berani mengambil keputusan, tegas, tanpa pamrih, di samping juga berkepribadian yang sederhana dan bersahaja. Karena tidak mungkin seorang pejuang yang tengah berjuang bisa duduk santai dan menikmati kemewahan.
Alakhir, sesungguhnya karakter dan idealisme seperti ini tidak cukup dimiliki pemimpin seorang diri saja. Melainkan juga harus disalurkan kepada anak buah hingga seluruh rakyatnya. Dengan demikian terbentuklah karakter bangsa yang utuh, yang berawal dari karakter sang pemimpinnya. Wallahu’alam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali
Tag :
Artikel
Gerakan Pemuda dan Peradaban Indonesia
Sejarah telah banyak mencatat mengenai hal ini. Sebut saja cerita yang diabadikan oleh Allah dalam al-Quran tentang pemuda Ashabul Kahfi yang dengan gigih mempertahankan keimanannya. Perjuangan mereka sungguh mahal harganya. Untuk mempertahankan keyakinan tersebut, mereka harus berhadapan dengan penguasa yang terkenal dengan kedzalimannya ketika itu. Atau simbol-simbol kepemudaan yang dilambangkan oleh gerakan Sumpah Pemuda 1928 dan para pejuang kemerdekaan terdahulu. Sebutlah tokoh-tokoh seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, dan lain sebagainnya.
Semua itu mencerminkan bahwa peranan pemuda memang sangat besar sekali dalam bangsa ini. Mereka tidak menunggu tongkat estafet itu dikasihkan, atau hanya menunggu bola saja. Mereka bergerak berdasarkan nurani dan jiwa kepemudaan mereka sendiri.
Sekarang di tengah putaran roda pembangunan bangsa ini, ruh pemuda seperti itu sangat dibutuhkan kembali. Pergerakan-pergerakan pemuda untuk membangun bangsa ini sangat dinantikan. Namun bukan berarti gerakan pemuda Indonesia sekarang mengalami kebekuan. Tentu saja masih ada kelompok-kelompok pemuda yang mau bergerak. Akan tetapi pergerakan yang diharapkan itu adalah pergerakan yang lebih cerdas dan bermartabat.
Pergerakan yang cerdas dan bermartabat itu mungkin tidak termasuk di dalamnya kategori seperti demonstrasi dan turun ke jalan, hingga mengganggu ketertiban umum. Pergerakan yang cerdas dan bermartabat adalah pergerakan yang menjunjung tinggi intelektualitas dan moralitas. Pergerakan seperti inilah yang sangat pantas untuk dilakukan oleh para pemuda sekarang ini.
Bentuk kongkrit dari gerakan yang cerdas dan bermartabat itu akan tergambar jelas ketika kita menganologikannya dengan proses terbentuknya suatu peradaban. Menurut Ibnu Khaldun, maju mundurnya suatu peradaban tergantung pada ilmu pengetahuan. Salah satu tanda dari wujudnya peradaban itu adalah berkembangnya ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, geometri, aritmetik, astronomi, optic, kedokteran, dan lain sebagainya.
Namun ada satu faktor terpenting lagi selain ilmu pengetahuan yang tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur peradaban, yaitu agama atau kepercayaan. Sayyid Qutb menyatakan bahwa keimanan adalah sumber utama dari peradaban. Sejalan dengan Sayyid Qutb, Syaikh Muhammad Abduh ternyata juga menekankan pentingnya membangun mental sprititual yang kuat sebagai landasan atas peradaban.
Dua unsur pembentuk peradaban ini harus selalu dipadukan dan posisikan secara balance. Keduanya tidak akan hidup tanpa adanya orang-orang atau komunitas yang selalu konsisten untuk mengembangkannya. Komunitas yang ada di Madinah, Cordova, Baghdad, dan Kairo pada masa kejayaan Islam adalah sebagian kecil dari contoh orang-orang yang mau konsisten dengan ilmu pengetahuan, tanpa mengesampingkan mental spiritual.
Untuk membentuk itu semua tentunya membutuhkan suatu proses yang tidak sebentar. Dibutuhkan suatu tradisi intelektual yang kuat hingga akhirnya mencetak masyarakat yang tidak tabu dengan ilmu pengetahuan dan agama.
Bercermin dari Islam, secara historis tradisi intelektual dalam Islam dimulai dengan pemahaman terhadap al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, secara berturut-turut dari periode Makkah sampai periode Madinah. Mengapa demikian, karena di dalam al-Quran sendiri sudah terdapat konsep ilmu yang bersifat umum. Inilah yang menjadi cikal bakal pengembangan ilmu pengetahuan dalam tradisi intelektual Islam selanjutnya.
Satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah medium transformasi ilmu itu sendiri. Tercatat juga dalam sejarah, bahwa tradisi intelektual yang ada dalam Islam itu ternyata dikembangkan melalui institusi pendidikan yang disebut dengan As-Suffah. Di lembaga pendidikan Islam pertama inilah pesan-pesan yang disampaikan dalam wahyu dan hadits-hadits dikaji dan dipelajari secara efektif. Terbukti, lagi-lagi kita menemukan adanya komunitas yang mengembangkannya.
Mungkin kita bisa bayangkan, dari komunitas yang kecil itu saja dampaknya sangat dahsyat bisa membangun peradaban Islam seperti sekarang ini. Lalu bagaimana kalau pekerjaan yang dilakukan komunitas seperti itu, dijalankan oleh komunitas yang lebih besar lagi, yaitu komunitas pemuda Indonesia. Maka tidak menutup kemungkinan jika Indonesia ini nantinya berkembang tidak hanya sebagai bangsa atau negara saja, melainkan sebagai peradaban.
Sudah saatnya generasi muda sekarang membentuk gerakan-gerakan intelektual yang menjunjung tinggi moral. Gerakan intelektual lebih kongkrit daripada gerakan-gerakan yang hanya sekedar berdemonstrasi saja. Mengubah bangsa ini tidak bisa hanya dengan turun ke jalan. Gerakan pemuda sekarang harus bisa memasuki dunia informasi dan birokrasi. Jadi, kemampuan intelektual yang ada pada pemuda harus digunakan sebaik-baiknya, dan dikemas dalam bungkusan moralitas yang bermartabat demi kemajuan bangsa. Wallahu’alam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali
Tag :
Artikel
Kiblat Perguruan Tinggi Islam Adalah Timur Tengah
Selayaknya sebuah perguruan tinggi, UIN atau IAIN tidak dapat berdiri sendiri. Untuk dapat berkembang dan meningkatkan kualitas, perguruan tinggi Islam ini memang harus bekerjasama dan membuka jaringan dengan lembaga pendidikan lainnya. Baik itu lembaga pendidikan yang ada di dalam negeri itu sendiri, atau pun yang ada di luar negeri.
Pada awalnya, perguruan tinggi Islam di Indonesia memang memiliki hubungan erat dengan perguruan-perguruan tinggi di Timur Tengah. Namun ketika Harun Nasution menjabat sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kiblat perguruan tinggi Islam itu mulai berubah ke Barat. Sekitar tahun 70an itulah IAIN gencar mengirimkan lulusan ataupun dosen-dosennya ke Barat untuk memperdalam agama Islam.
Kondisi itu sepertinya terus berlangsung hingga sekarang. Akhirnya, para dosen di perguruan tinggi Islam tersebut lebih menguasai bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Padahal agama Islam seharusnya diperdalam dengan menggunakan bahasa Arab, mengingat bahasa Al-Qur’an adalah bahasa Arab.
Kurangnya penguasaan para dosen di perguruan tinggi Islam ini tentu saja berdampak negatif. Salah satu dampaknya adalah terhadap kelangsungan kerjasama perguruan tinggi Islam di Indonesia dengan perguruan-perguruan tinggi Islam di Timur Tengah.
Sebagai contoh, perkumpulan Liga Universitas Islam Internasional batal diadakan di UIN/IAIN karena kurang baiknya komunikasi bahasa Arab para dosen dalam negeri dengan para dosen yang datang dari Timur Tengah. Alhasil, tempat pelaksanaanya dipindahkan di Pondok Modern Darussalam Gontor, dan Liga Universitas Islam lebih mempercayai Institus Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor sebagai rekan kerja sama daripada UIN atau IAIN.
Dampak negatif lainnya adalah kepada pemahaman para dosen itu sendiri terhadap ajaran Islam. Karena pada dasarnya memang ajaran Islam itu harus diperdalam dengan dan melalui bahasa Arab. Walau bagaimanapun sumber awal agama Islam ada di Timur Tengah, dimana masyarakatnya berbahasa Arab. Bahasa Arab tidak dapat dipisahkan dari agama Islam, apalagi untuk mempelajarinya lebih dalam.
Contohnya terlihat pada beberapa dosen dan bahkan guru besar di sebuah universitas Islam di Indonesia berkunjung ke Mesir. Di antara mereka yang berkunjung ada yang lantas mengadakan seminar atau diskusi umum tentang tema-tema keagamaan dengan para mahasiswa Indonesia yang kuliah di Universitas Al-Azhar.
Salah satu diskusi yang pernah diadakan adalah tentang buku salah satu dosen IAIN yang mengkritik keshahihan hadits-hadits dalam Shahih Bukhari. Dalam diskusi itu, ternyata argumen-argumen yang digunakan dosen yang mengkritik hadits di dalam kitab Shahih Bukhari tersebut sangat lemah dan mudah dipatahkan oleh mahasiswa. Dari argumen-argumen itu tersebut akhirnya mahasiswa dapat menyimpulkan bahwa pondasi pemahaman agama dosen tersebut masih sangat lemah. Ironisnya, dosen tersebut padahal sudah bergelar profesor dan guru besar di sebuah IAIN.
Dampak negatif lainnya lagi adalah menjamurnya virus pemikiran-pemikiran liberal di tengah mahasiswa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Misalnya, tidak sedikit mahasiswa yang diajarkan mengkritik para ulama sebelum tahu ilmunya terlebih dahulu. Tidak sedikit pula mahasiswa menjadi liberal ketika masuk ke perguruan tinggi Islam, daripada sebelumnya. Padahal para mahasiswa inilah yang nantinya akan meneruskan perjuangan dakwah Islam.
Itu hanya beberapa dari dampak negatif yang ditimbulkan dari berubahnya kiblat perguruan tinggi Islam di negara kita dari Timur Tengah ke Barat. Di satu sisi memang penulis akui bahwa perguruan tinggi Barat memiliki kelebihan dibandingkan dengan Timur Tengah. Namun kelebihan yang dimiliki Barat tersebut bukanlah hal yang substansial dalam pembelajaran ajaran Islam, yang mengharuskan berpindahnya kiblat pendidikan Islam kita ke sana.
Timur Tengah yang menjadi basis utama bahasa Arab, dan juga tempat lahirnya para ulama besar yang mengajarkan Islam sudah sepantasnya dijadikan kiblat kembali oleh perguruan tinggi Islam kita. Namun ini bukan berarti membatasi belajar agama Islam harus di Timur Tengah. Islam adalah agama yang universal dan cocok di tempat mana saja. Artinya Islam juga bisa dipelajari di mana saja.
Akan tetapi maksud penulis di sini hanyalah menekankan pentingnya bahasa Arab sebagai alat untuk memperdalam ajaran Islam, yang mana sumber bahasa Arab itu ada di Timur Tengah. Secara logika, artinya memperdalam Islam sedikit banyaknya tidak dapat lepas dari dunia Timur Tengah. Jadi, perguruan tinggi Islam yang menjadi wadah untuk memperdalam ajaran Islam itu juga selogisnya memiliki hubungan erat dan berkiblat ke Timur Tengah, bukan ke Barat.
Ada lagi faktor yang lebih besar dari sekedar faktor bahasa Arab tersebut, yaitu faktor pembelajaran agama Islam itu sendiri. Tidak semua ilmu dalam ajaran Islam dapat dipelajari dengan otodidak atau tanpa guru, karena menuntut bimbingan pemahaman dari seorang guru. Belum lagi tradisi sanad yang tidak dapat diindahkan dalam mempelajari Islam. Dan hal ini semua kebanyakan hanya dapat ditemukan di Timur Tengah yang banyak menyimpan ulama.
Harapan dan kepercayaan masyarakat Islam di Indonesia kepada perguruan tinggi Islam selama ini begitu besar. Perguruan tinggi Islam tidak lagi dipandang sebelah mata, dan juga bukan lembaga pendidikan tinggi alternatif. Jasa perguruan tinggi Islam di Indonesia sangat besar sekali. Sekarang, bagaimana perguruan tinggi Islam ini dapat mempertahankan statusnya tersebut. Bukan malah sebaliknya, perguruan tinggi Islam tapi dituding merusak Islam dari dalam. Wallahu’alam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali
Bhinneka Versus Kolonialisme-Liberalisme
Indonesia memiliki 17.667 buah pulau, baik besar maupun kecil. Sebagian besarnya adalah perairan, sedangkan luas wilayah daratannya hanya 735.000 mil persegi (seluas Alaska). Di sekian banyak pulau yang ditempati penduduk Indonesia tersebut, terdapat lebih dari 300 kelompok etnis dan 50 bahasa yang sangat berbeda. Dan sistem sosialnya juga berbeda-beda, dari desa-desa kecil yang terpencil sampai kepada kota-kota metropolitan yang besar dan maju. Maka wajar saja kalau negara kita ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam namun satu jua.
Semboyan ini sesungguhnya sudah sangat mewakili gambaran masyarakat Indonesia. Meski keberagaman itu banyak sekali, namun semuanya itu masih tetap berada di bawah satu atap, yaitu negara Republik Indonesia. Keragaman yang ada bukanlah suatu hambatan bagi masyarakat Indonesia untuk bersosial dan berinteraksi. Ketika semboyan ini diserukan, seketika itu juga jiwa persatuan itu tumbuh.
Akan tetapi permasalahannya tidak hanya sampai di situ saja. Ternyata di balik semboyan ini juga tersirat suatu peringatan yang penting bagi masyarakat Indonesia agar selalu menjaga integritas bangsa. Dengan kata lain, sebenarnya semboyan tersebut sangatlah sensitif terhadapat keutuhan tanah air. Jika keberagaman tersebut tidak dapat dijembatani dengan baik, maka dengan mudahnya masyarakat Indonesia akan pecah. Terbukti dengan kasus bercerainya Timor Timur dari NKRI, adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), perang suku yang terjadi di Sambas antara suku Dayak dan Madura, kericuhan antara umat Islam dan Kristen di Poso, dan lain sebagainya.
Tentu saja ini menjadi catatan dan perhatian yang serius bagi kita semua. Keutuhan NKRI bagaimanapun juga harus tetap dijaga dan dipertahankan. Namun bukan berarti untuk mempertahankannya itu, kita harus mengorbankan keberagaman yang ada. Bukan berarti juga keberagaman itu yang menjadi sebab utama perpecahan yang ada. Karena keberagaman yang ada memang sudah menjadi sunnatullah. Bahkan dengan adanya perbedaan tersebut, bisa menjadikan rahmat bagi umat.
Sekarang keberagaman yang ada di Indoneisa, khususnya keberagaman budaya, tengah menghadapi ujian yang cukup besar. Ujian itu datang melalui arus yang diberi nama dengan liberalisasi. Arus ini seolah menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasi keberagaman tersebut. Kebebasan menjadi alternatif persamaan atas perbedaan. Sebab inilah mengapa liberalisasi itu dikatakan sebagai ujian bagi keberagaman Indonesia.
Bahkan liberalisasi tidak hanya sebagai ujian saja bagi kebhinekaan nusatara, namun lebih dari itu ia juga menjadi penghianat bagi kultur budaya Indonesia. Liberalisasi telah menjadi musuh dalam selimut bangsa. Salah satu buktinya adalah ketika RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi dilayangkan, banyak para liberalis yang mengatasnamakan keberagaman budaya untuk menolaknya.
Gesekan budaya Indonesia dengan budaya Barat sudah sejak lama muncul. Yaitu ketika mulai masuknya kolonial bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa Barat ketika menjajah Indonesia, tentu saja tidak hanya karena rempah-rempah atau kekayaan alam Indonesia belaka. Di samping itu juga terdapat visi lain, yaitu penyebaran ajaran kepercayaan dan kebudayaan Barat.
Orang Indonesia yang hidup di zaman kolonial ini tentu sangat merasakan bagaimana gesekan budaya pribumi dengan budaya Barat itu terjadi. Dengan kekuasaannya, Barat sangat mudah memaksakan budaya dan pemikirannya kepada masyarakat Indonesia. Hasilnya adalah modernisasi adat dan budaya itu sendiri.
Tapi yang seharusnya menjadi pertanyaan mendasar bagi kita adalah, apakah cocok budaya dan pemikiran Barat itu jika diterapkan pada masyarakat Indonesia?
Pada dasarnya kultur Barat dan Indonesia sangat berbeda. Kultur Barat dengan kapitalismenya memiliki sifat seperti berikut; adanya minat yang tinggi terhadap hal yang baru, adanya semangat berpetualang dalam mengusahakan hal-hal yang baru tersebut, tingginya individualisme dalam masyarakat Barat, dan pengagungan kepada materi. Sifat seperti ini tidak mudah untuk ditanamkan di tempat lain. Ibarat suatu bibit tanaman, maka sifat-sifat yang ada pada Barat ini membutuhkan lahan yang sesuai dengannya, agar ia bisa tumbuh subur.
Agar lahan itu cocok dengan bibitnya, maka setidaknya ada persyaratan yang harus dimiliki. Salah satu syarat untuk lahan tersebut adalah, adanya suatu suatu kelas yang kuat dari kaum urban yang terdiri dari orang-orang yang relatif bebas serta mandiri. Namun sayangnya Indonesia belum memiliki kelas seperti itu. Seperti realita sekarang, di Indonesia masih memiliki keragaman sosial. Konsep pemerintahan yang menjadi faktanya. Ada pemerintahan kota, ada juga pemerintahan desa. Dan keragaman seperti ini telah melekat dengan budaya Indonesia, serta masuk dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika.
Salah satu bukti untuk menguatkan statement ini, kebijaksanaan kolonial Belanda di bidang perdagangan pada abad ke-17 dan ke-18, bahkan di abad ke-19, hanya mampu membawa sedikit perubahan di bidang kehidupan ekonomi. Kebijakan ekonomi Belanda ternyata tidak mampu mengubah struktur sosial masyarakat Indonesia secara berarti.
Sekiranya ini sudah cukup untuk membuktikan kalau budaya pemikiran Barat itu tidak cocok jika diterapkan di Indonesia. Negara ini bukan lahan yang pantas bagi bibit-bibit Barat seperti liberalisme. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kultur Barat dan Indonesia, yang menyebabkan ketidakcocokan itu.
Selanjutnya, ada catatan penting yang harus disampaikan di sini. Kolonialisme Barat ternyata masih belum berakhir. Sampai sekarang gaungnya masih dapat didengarkan, meskipun masih sayup-sayup. Jika dulu kolonialisme adalah dengan cara pendudukan pemerintahan dan mengambil segala kekayaan alam yang ada di Indonesia, namun sekarang gerakan kolonialisme itu berbentuk ekspansi pemikiran Barat ke dalam masyarakat kita. Akan tetapi tujuan utama dari kolonialisme kuno dan sekarang tetap sama, yaitu menguasai negara dan dunia. Jika itu di Indonesia, niscaya ia akan mengusai Indonesia.
Maka di sinilah letaknya peranan kebudayaan beragam Indonesia dalam membasmi bibit-bibit Barat yang kolonialis dan liberalis. Keragaman budaya ini jangan mau dirasuki begitu saja oleh paham-paham seperti ini. Konsep pemikiran Barat seperti liberalisme itu bukan malah menjadi perantara untuk menjembatani kebhinnekaan Indonesia, akan tetapi justru menjadi bumerang yang nantinya menimbulkan kekacauan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Wallahu’alam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali
Tag :
Artikel
Bergeraklah dan Menggerakkan
Pendidikan total atau totalitas pendidikan yang diterapkan oleh Pondok Modern Gontor memang membuatnya berbeda dari lembaga pendidikan lainnya. Bagi Gontor, pendidikan itu tidak cukup dengan pengajaran atu tranformasi ilmu saja, melainkan juga dengan pembiasaan. Untuk dapat membiasakan, maka dibentuklah peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat. Tidak hanya di situ, para santri juga dibebani dengan berbagai macam penugasan. Tidak hanya dengan penugasan saja, para santri pun lantas diberikan bimbingan dan pengawasan dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut. Begitulah totalitas pendidikan yang diterapkan Gontor.
Di tengah krisis pendidikan berkarakter yang melanda negeri kita, ternyata Gontor bertindak lain. Meski sering dikatakan melawan arus dari sistem pendidikan negeri di Indonesia, buktinya Gontor tetap eksis menjalankan fungsinya. Pola pendidikan Gontor yang totalitas ini ternyata terbukti cukup berhasil dalam membentuk karakter santri.
Sejatinya, totalitas pendidikan yang diterapkan di Gontor itu adalah bentuk aplikasi kongkrit dari nasihat “Bergeraklah dan menggerakkan”. Pola pendidikan total yang dibentuk oleh Gontor pada intinya bagaimana membuat para santri itu bergerak. Penugasan-penugasan yang diterima santri itu mendidik santri untuk selalu menggerakkan.
Ada hal yang menarik yang mungkin perlu kita perhatikan. Mengapa nasihat bergerak dan menggerakkan ini tidak dipisah. Bergerak tidak berdiri sendiri. Begitu juga dengan menggerakkan. Keduanya selalu dirangkaikan menjadi satu kalimat perintah atau kalimat nasihat. Tentu penggabungan dua kalimat perintah ini mengandung filosofi tertentu.
Salah satu filosofi yang mungkin dapat kita ambil adalah menghilangkan sifat egois dalam hidup bermasyarakat. Jika kata bergerak saja yang dinasihatkan, bisa saja santri akan terdidik untuk selalu mementingkan diri sendiri saja, tanpa mau memikirkan orang lain. Maka untuk mencegah hal itu, disertakanlah nasihat lain yang lebih penting dari sekedar bergerak, yaitu menggerakkan. Menggerakkan berarti ada objek yang digerakkan atau orang lain. Jika kita menggerakkan orang lain, artinya kita juga memikirkan orang tersebut, sehingga terhindar dari sikap egois yang mementingkan diri sendiri.
Filosofi lainnya adalah, untuk dapat menggerakkan, maka harus dimulai dari diri kita yang harus bergerak. Dalam hal ini, terdapat unsur keteladanan yang harus kita terapkan jika ingin menggerakkan orang lain. Keteladanan itu tentu saja bermula dari diri kita. Kita terlebih dahulu yang bergerak, baru setelah itu menggerakkan orang lain.
Nasihat ini sebenarnya juga menjadi landasan filosofi utama bagi seorang pemimpin. Berperan sebagai pemimpin apapun kita, nasihat ini harus kita terapkan. Bahkan dalam skala kecil, sebagai pemimpin keluarga misalkan. Atau jika tidak, sebagai pemimpin atas diri kita sendiri. Kita harus dapat bergerak dulu, sebelum menggerakkan yang lainnya. Menggerakkan diri sendiri, artinya kita bergerak.
Pendidikan berkarakter penggerak seperti inilah yang menjadi salah satu krisis dalam dunia pendidikan Indonesia. Tuntutan anak didik untuk bergerak tidak seimbang dengan tuntutan untuk menggerakkan. Sistem pendidikan yang diterapkan pun juga tidak menuntut anak didik untuk bisa seimbang antara bergerak dan menggerakkan. Alhasil, output lembaga pendidikan Indonesia kebanyakan lebih berkarakter mementingkan diri sendiri, tanpa berkarakter untuk banyak mementingkan maslahat orang lain atau maslahat bersama.
Dalam ukuran yang lebih jauh lagi, nasihat ini juga merupakan cikal bakal bangkitnya sebuah peradaban, termasuk peradaban Islam. Peradaban Islam mungkin tidak akan bertahan hingga sekarang ini, jika Rasulullah tidak menggerakkan dakwahnya. Meski dalam prosesnya, Rasullah SAW banyak sekali menghadapi tantangan selama mengerakkan dakwah di Makkah, baik itu berupa penganiayaan, fitnah dengan propaganda, hingga dengan pemboikotan. Rasulullah SAW tidak pernah berhenti untuk menggerakkan dakwah, yang pada akhirnya juga menyentuh para Sahabat untuk berdakwah juga.
Oleh karena itu, di tengah “tertidurnya” peradaban Islam sekarang ini, maka filosofi “Bergerak dan menggerakkan” ini harus kembali digalakkan. Ketertinggalan umat Islam dari peradaban Barat sekarang ini bukan karena ada yang salah dengan agama Islam, atau karena Islam tidak relevan di zaman modern, melainkan karena umat Islam kalah gerakan dari Barat. Gerakan itu meliputi segala lini dalam kehidupan, hingga dari sendi yang terkecil.
Mungkin sekarang banyak orang berbicara dan membanggakan bahwa capaian ilmu pengetahuan Barat sekarang itu adalah buah dari cikal bakal dari Islam. Tapi sebenarnya bukan itu yang patut kita banggakan sekarang. Permasalahannya sekarang adalah, bukan siapa yang memulai, akan tapi siapa yang menggerakkan. Dan juga bukan siapa yang bergerak dan menggerakkan lebih dahulu, akan tetapi siapa yang paling banyak bergerak dan menggerakkan. Maka wajar jika peradaban Barat bisa lebih maju, karena pada realitanya merekalah yang bergerak dan menggerakkan, serta dalam porsi yang banyak.
Padahal filosofi bergerak dan menggerakkan ini substansinya sangatlah dekat dengan ajaran Islam. Islam begitu menjunjung tinggi nilai sebuah ilmu. Akan tetapi ilmu itu didapat dengan belajar atau menuntutnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih-nya dari Rasulullah SAW, “Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kapadanya, maka Dia akan memahamkannya, dan sesungguhnya ilmu itu (didapat) dengan belajar.” Belajar untuk menuntut ilmu adalah bentuk sebuah gerakan. Selain itu, kita juga diajarkan untuk mengaplikasikan ilmu yang kita ketahui ke dalam sebuah amalan atau perbuatan. Seperti yang dikatakan oleh pepatah, “Ilmu tanpa amal adalah seperti pohon yang tak berbuah.” Perbuatan itu juga adalah sebuah gerakan.
Mungkin ada benarnya perkataan orang yang mengatakan, “Masyarakat Barat maju ketika meninggalkan agamanya, sedangkan umat Islam mundur juga karena meninggalkan agamanya atau nilai-nilai dalam agamanya.” Maka jika kita ingin mengembalikan peradaban Islam seperti kejayaannya di abad Pertengahan ketika peradaban Barat mengalami kegelapan, umat Islam harus kembali bergerak dan menggerakkan. Jika satu filosofi ini saja yang tertanam dalam jiwa seluruh umat Islam, niscaya hasinya akan sangat dahsyat. Peradaban Islam yang tengah “tertidur” pun akan bangun dan bangkit kembali. Wallahu’alam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali
Tag :
Artikel
Menelisik Akar Sejarah Liberalisme
Dalam menyikapi pro-kontra terhadap liberalisme, sebaiknya kita tidak bertindak gegabah. Kita tidak bisa serta merta menerima paham ini begitu saja. Ada langkah yang perlu kita lakukan untuk meneliti nilai-nilai paham ini, lalu membandingkannya dengan nilai-nilai Islam. Dan kita juga tidak bisa menyesatkan paham ini secara prontal begitu saja, tanpa ada bukti kesesatannya. Maka, salah satu dari langkah yang mungkin harus kita lakukan adalah meneliti akar sejarah pertumbuhan dan perkembangan paham ini.
Liberalisme mempunyai akar sejarah yang cukup panjang dalam tatanan sejarah peradaban dan ideologi Barat yang Kristen. Menurut Ahmad Al-Qashash dalam kitabnya Usus Al-Nahdhah Al-Rasyidah, akar ideologi Barat adalah ide pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), yang pada gilirannya melahirkan pemisahan agama dari negara. Sekularisme inilah yang menjadi induk bagi lahirnya segala pemikiran dalam ideologi Barat. Berbagai bentuk pemikiran liberal, seperti liberalisme di bidang politik, ekonomi, ataupun agama, semuanya berakar pada ide dasar yang sama, yaitu sekularisme.
Menurut Adian Husaini, setidaknya ada tiga faktor penting yang menjadi latar belakang, mengapa Barat menganut paham sekular dan liberal, dan kemudian menyebarkan pandangan hidup ini ke seluruh dunia, termasuk di dunia Islam. Pertama, trauma sejarah, khususnya yang berhubungan dengan dominasi agama Kristen pada abad pertengahan. Kedua, problema teks Bible. Ketiga, problema teologis Kristen.
Dalam sejarahnya, peradaban Barat (Western Civilization) telah mengalami masa kelam yang pahit, yang biasanya disebut dengan “zaman kegelapan” (the dark ages), dan biasa juga disebut dengan ‘Zaman Pertengahan’ (the medieval ages). Zaman itu bermula ketika Imperium Romawi Barat runtuh pada tahun 476, dan mulai munculnya gereja sebagai sebuah institusi yang mendominasi masyarakat Kristen Barat.
Dominasi Gereja ini sebenarnya bermula dari dikeluarkannya Edict of Milan (maklumat Milan) yang ditandatangani oleh kaisar Constantine I dan Licinius pada tahun 313 M. Maklumat atau dektrit ini berfungsi untuk memberikan toleransi beragama di Kekaisaran Romawi. Selanjutnya setelah Edict of Milan, pada tahun 392, keluar juga Edict of Theodosius yang menyatakan secara resmi bahwa Kristen adalah agama negara dari Imperium Romawi. Theodosius (379-395) adalah kaisar terakhir dari kekuasaan Romawi, baik Timur maupun Barat.
Di akhir masa Kekaisaran Romawi, gereja meraih kekuasaannya. Selanjutnya gereja tumbuh menjadi kuat dengan keanggotaannya yang semakin meningkat. Ketika itu, gereja merupakan lembaga yang mempersatukan masyarakat Barat pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476. Gereja mampu menjelaskan tentang konsep kehidupan dan kematian, serta memberikan alternatif rekonstruksi kehidupan. Karena itulah pengaruh gereja begitu cepat meluas di seluruh daratan Eropa.
Namun ternyata kepercayaan masyarakat Barat kepada gereja yang begitu besar ketika itu, dirusak dengan adanya sebuah institusi gereja yang terkenal dengan “Inquisisi”. Institusi ini terkenal dengan kejahatan dan kekejamannya. Ini digunakan gereja Protestan untuk melakukan persekusi dan kontrol terhadap kaum Katolik di negar-negara mereka. Inquisisi ini mengambil dalih bahwa gereja adalah pemegang otoritas segalanya, dan menempatkan diri sebagai wakil Tuhan.
Adanya dominasi dan tindakan-tindakan gereja seperti itulah yang kemudian membuat masyarakat Barat berpikir untuk memisahkan agama dengan kehidupan sosial dan kenegaraan (sekularisasi). Kesewenang-wenangan gereja dalam kekuasaan tersebut mengakibatkan adanya trauma sejarah yang berkepanjangan, sampai saat ini.
Trauma sejarah tersebut dilengkapi dengan adanya problema teks Bible --baik Perjanjian Lama maupun Baru-- yang sangat diragukan keotentikan dan kandungan makna yang ada di dalamnya. Hal ini tentu saja mengakibatkan munculnya problematika baru, yaitu sulitnya para teolog Barat merumuskan konsep Tuhan.
Dari berbagai problema tersebut itulah, akhirnya merubah cara pandang masyarakat Barat terhadap agama, yang ketika itu didominasi oleh Kristen. Akhirnya mereka mencari konsep dan ideologi baru yang menurut mereka sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga lahirlah masyarakat Barat yang sekuler dan liberal.
Liberalisme Agama
Liberalisme agama merupakan salah satu bagian dari objek liberalisasi. Ada banyak objek atau aspek dari kehidupan ini yang telah dipersandingkan dengan liberalisme. Misalkan, liberalisme politik, liberalisme budaya, maupun liberalisme ekonomi.
Liberalisasi agama ini mula-mula muncul di Barat, dengan objeknya adalah agama Kristen dan Yahudi, yang ketika itu sedang mendominasi masyarakat Barat. Tetapi seiring dengan adanya hegemoni peradaban Barat di era modern ini, maka liberalisasi agama itu juga telah merambah kepada agama-agama hampir di seluruh dunia.
Dalam agama Yahudi, liberalisasi sudah berkembang sejak abad ke-19. Ketika itu sudah muncul gerakan Liberal Judaism (Yahudi Liberal) yang merupakan bagian lain dari sekte Yahudi sendiri. Begitu juga dengan liberalisasi dalam tubuh Kristen. Sudah banyak teolog-teolog liberal yang bermunculan, bahkan sudah menyebar di Indonesia.
Makna dari liberalisasi agama sendiri, menurut Adian Husaini, adalah proses penempatan agama ke dalam bagian dari dinamika sejarah. Agama adalah bagian dari sejarah, dan harus mengikuti perkembangan sejarah. Sehingga semua ajaran-ajaran agama dapat berubah setiap saat dengan mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan nilai-nilai modern. Jika yang demikian itu terjadi pada Islam, maka tidak ada lagi hal yang tetap atau tsawabit dalam Islam. Liberalisasi agama Islam artinya Islam adalah bagian dari sejarah dan harus mengikuti zaman.
Nilai-nilai modernitas adalah dijadikan tolak ukur dalam proses liberalisasi agama. Agama dipaksa untuk tunduk kepada nilai-nilai modern, bukan nilai modern yang mengikuti agama.
Sebenarnya perkembangan liberalisme keagamaan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga fase. Fase pertama, dari abad ke-17 yang dimotori oleh filosof Prancis, Rene Descartes yang mempromosikan doktrin rasionalisme. Doktrin ini berakhir sampai abad ke-18. Fase kedua, bermula pada akhir abad ke-18 dengan doktrin Romantisisme yang menekankan pada individualisme. Artinya individu dapat memberi sumber nilai. Fase ketiga, bermula dari abad ke-19 hingga abad ke-20 yang ditandai dengan semangat modernisme dan postmodernisme yang menekankan pada ide tentang perkembangan.
Pasca munculnya pertama kali sekularisme dan liberalisme di Barat, perkembangannya terus menunjukkan angka sangat signifikan. Perkembangan gereja-gereja di Barat sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini digambarkan sendiri oleh seorang aktivis Kristen asal Bandung, Herlianto, dalam bukunya yang berjudul “Gereja Modern, Mau ke Mana?”.
Misalkan dari realita yang ada di Amsterdam, ratusan tahun lalu 99% penduduknya beragama Kristen. Kini tinggal 10% saja yang dibaptis dan mau ke gereja. Pada tahun 1987, di Jerman, menurut laporan Institute for Public Opinian Research, 46% penduduknya mengatakan bahwa agama sudah tidak diperlukan lagi. Di Norwegia, yang Kristen-nya 90%, hanya setengahnya saja yang percaya pada dasar-dasar kepercayaan Kristen. Dan hanya sekitar 3% yang rutin ke gereja tiap minggu.
Di sejumlah gereja di Eropa, sudah menerima praktek homoseksual. Ini diamini oleh Eric James, seorang pejabat gereja Inggris yang menulis dalam bukunya “Homosexuality and a Pastoral Church”. Ia menghimbau kepada gereja agar memiliki toleransi terhadap praktek homoseksual, dan mengizinkan perkawinan antara sesama laki-laki maupun sesama wanita.
Bagi masyarakat Barat, praktek perzinaan, minuman keras, maupun pornografi, tidak dianggap sebagai tindakan kriminal. Karena standar kriminal yang mereka gunakan adalah standar kesepakatan dan kepantasan secara umum. Jika hal tersebut tidak mengganggu dan merugikan orang lain, maka tindakan itu sah-sah saja.
Dari beberapa data di atas, maka tergambar begitu parahnya arus liberalisasi dalam masyarakat Barat sekarang ini. Bentuk liberalisme semacam ini, mungkin bagi sebagian orang merupakan sebuah kewajaran di era modern. Karena era modern sekarang memang mengusung jargon kebebasan.
Sedangkan dalam tubuh Islam, “pembaharuan” pemikiran di dunia Islam sebenarnya telah dimulai sejak awal keruntuhan Khilafah Utsmaniyah di Turki. Ketika Islam di Turki dipimpin oleh Mustafa al-Tatruk, terjadilah pendekonstruksian Islam dengan mencontoh Barat. Ketika itu al-Taturk merubah total tatanan prinsip-prinsip Islam.
Beberapa hal penting yang perlu dicatat dari perombakan yang telah dilakukan al-Taturk seperti, perubahan Hukum Syari’at Islam tentang perkawinan yang diganti dengan hukum Swiss. Dalam hukum ini, perempuan juga mempunyai hak untuk menceraikan suaminya. Kemudian lebih parah lagi adzan bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki (bahasa lokal), penggunaan jilbab dilarang, bahasa Arab diganti dengan bahasa Barat. Intinya semua identitas dan simbol-simbol Islam digantikan dengan identitas serta simbol dari Barat. Sehingga Turki yang dulunya kekuatan Islam Khilafah Utsmaniyah itu, telah berubah menjadi sekuler.
Alhasil, dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan liberalisme hingga liberalisasi agama Islam tadi, setidaknya dapat membuka pikiran kita tentang liberalisme itu sendiri. Terkadang bagi sebagian orang, liberalisme hanyalah sebuah istilah belaka yang tidak perlu dikaji substansi maknanya. Padahal sebenarnya istilah-istilah seperti itu memiliki landasan filosofi masing-masing. Dengan demikian, penggunaan istilah-istilah paham seperti itu tentu saja tidak sembarangan. Wallahu’alam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali
Tag :
Artikel
Nasionalisme, Pemuda, dan Moralitas Bangsa
Kejadian seperti ini menarik untuk kita cermati dan tanggapi. Setidaknya kita dapat mengambil pelajaran berharga dari pertandingan serta kejadian memalukan tersebut. Yaitu tentang nasionalisme kita sebagai warga yang cinta dengan negaranya, sekaligus kita kaitkan dengan moralitas anak bangsa Indonesia. Bagaimana seharusnya mewujudkan nasionalisme yang bermoral? Dan bagaimana caranya membentuk moral anak bangsa dengan semangat nasionalisme?
Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keragaman suku bangsanya. Keragaman suku bangsa tersebut tentu saja menciptakan watak, sifat, dan kepribadian masyarakat Indonesia yang beragam. Akan tetapi kebhinnekaan itu sedikit banyaknya telah teratasi dengan adanya kesepakatan para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang terampung dalam Sumpah Pemuda.
Ditinjau dari bidang antropologi, nasionalisme dipandang sebagai sistem budaya yang mencakup kesetiaan, komitmen, emosi, perasaan kepada bangsa dan negara, dan rasa memiliki bangsa dan negara. Dari berbagai macam ragam budaya tersebut, ternyata tidak menutup kemungkinan akan dapat melahirkan rasa nasionalisme yang tinggi. Rasa kepemilikan bangsa ini memang harus dibentuk dan selalu dijaga. Di antara beragam suku bangsa tersebut, harus ada mediator yang menjadi perekat bangsa ini. Itulah nilai pentingnya nasionalisme.
Sebenarnya rasa nasionalisme terhadap bangsa ini telah lama terbentuk. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia itu sendiri, yaitu ketika dibentuknya Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908. Bagi sebagian besar sejarawan, momen ini adalah bukti kongkrit tumbuhnya semangat kebangsaan terhadap negara Indonesia. Inilah salah satu usaha untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Kemajuan bangsa merupakan hasil dari rasa nasionalitas terhadap bangsa itu sendiri. Karena suatu bangsa tidak akan mencapai kemajuan, jika tidak ada nasionalime terhadap bangsa tersebut. Dan usaha itulah wujud nyata dari rasa nasionalisme itu.
Kemudian ketika kita berbicara tentang semangat dan nasionalisme, maka tidak akan pernah lepas dari peranan pemuda. Hal itu dapat kita lihat juga dalam dinamika pergulatan sejarah bangsa ini. Bahkan hampir semua tinta emas yang tertoreh dalam sejarah bangsa ini dilakukan atas peran serta pemuda, seperti gerakan 1908, 1928, 1945, 1966, hingga gerakan reformasi pada tahun 1998.
Begitulah, pemuda pada zaman dulu mungkin sangat berbeda jauh dengan pemuda zaman sekarang. Sebenarnya sangat kita sayangkan sekali jika perubahan yang terjadi dalam tubuh pemuda ini, adalah perubahan yang justru menjurus kepada kekhawatiran. Karena moralitas suatu bangsa, itu tergantung dengan moralitas pemuda bangsanya.
Usaha dan pekerjaan berat kita sekarang adalah membangun moral bangsa ini. Hal ini senada dengan pemaparan mantan Menteri Agama RI, H Muhammad Maftuh Basyuni dalam acara tasyakuran peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-63 Departemen Agama tahun 2009 lalu. "Ironisnya, berbagai kondisi yang menimpa bangsa ini ditengarai oleh adanya krisis yang jauh lebih mendasar dan fundamental, yaitu krisis moral dan etika keagamaan," papar beliau.
Sekarang mampukah kita membangun moral bangsa tersebut dengan semangat nasionalisme? Jawabannya tentu saja itu mungkin dan bisa dilakukan. Caranya yaitu dengan menanamkan semangat nasionalisme serta menjelaskan kembali makna dan kandungannya.
Seperti kejadian yang sudah digambarkan dalam pembukaan tadi, sebenarnya itu adalah bentuk nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Hanya saja pemahaman makna dari nasionalismenya kurang tepat, sehingga aplikasinya dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan moral nasionalisme itu sendiri.
Jika kita mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa ini, tentu saja kita tidak akan mempermalukan bangsa ini. Menjunjung semangat nasionalisme harus sejalan dengan menjunjung tinggi moral bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermoral dan bermartabat. Namun kesadaran akan hal itu ternyata masih sangat kurang dalam benak para pemuda yang menentukan moralitas bangsa ini.
Bukan berarti kemudian kita menaruh kepesimisan kepada generasi muda Indonesia sekarang, dan juga bukan berari semua pemuda Indonesia tidak memiliki semangat nasionalisme dan moral yang baik, tetapi inilah gambaran dan pelajaran yang harus kita ambil. Karena memang setitik noda di atas kain putih itu sangat jelas terlihat. Jadi, siapa pun kita, apa pun kita, dan bagaimana pun kita, tetap harus selalu menjunjung tinggi martabat bangsa ini. Dan jangan mengaku nasionalis, jika kita sendiri tidak mengharumkan martabat bangsa kita, apalagi malah merendahkannya.[]
Oleh: Ahmad Sadzali
Tag :
Artikel
Kejahilan Pemikiran dan Tantangan Intelektual Islam
Kehadiran missionaris agama di negara-negara Islam adalah suatu gerakan yang komlpeks yang terselubung dalam gerakan-gerakan kebudayaan, bantuan atau aktivitas lainnya. Kegiatan ini bisa berjalan lancar karena mendapat dukungan kaum kapitalis Barat. Dan para sejarawan telah mencatat bahwa gerakan ini dibungkus dalam bentuk kebijakan imperialisme dunia.
Pada mulanya gerakan missionaris ini hanya mengandalkan kekuatan dan tenaga sumber daya manusia. Namun dengan berkembangnya zaman, gerakan ini pun berkembang lebih sistimatis. Meraka membentuk lembaga-lembaga dan berbagai organisasi. Aeten Sezar, seorang penulis Turki telah mengemukakan mengenai hal ini:
“Pada abad ke17 masehi, gereja Katolik Roma yang memiliki kekuasaan atas pemerintahan Eropa, mendirikan Kementerian Propaganda Agama di Vatikan dengan mendirikan dan mengembangkan agama kristen di dunia. Bersamaan dengan gerakan ini, sekolah propaganda agama asing telah dibangun di Paris dengan pembiayaan dari kementrian tersebut. Berbagai institusi juga telah didirikan di Jerman, Perancis, dan Belgia disertai dengan aktivitas misionaris yang berpengaruh. Dalam rangka propaganda ini pula, sekolah-sekolah baru turut didirikan untuk memberikan latihan yang lebih baik kepada misionaris.”
Sampai sekarang arus missionaris itu sangat masih terasa sekali. Meski sekarang sudah tidak dalam bentuk gerakan imperialis. Sekarang misi-misi itu terus dilancarkan lewat berbagai isme, seperti liberalisme, sekularisme, feminisme, maupun pluralisme. Paham-paham ini gencar disebarkan. Namun yang lebih menyedihkan, paham ini disebarkan melalui para intelektul-intelektul Muslim.
Mengapa hal tersebut sampai terjadi?
Ini adalah salah satu akibat dari adopsi peradaban yang kebablasan. Pada awalnya ini sama seperti yang dilakukan Barat ketika zaman kejayaan ilmu pengetahun Islam dulu. Ketika itu Barat begitu terpesona dengan kemajuan Islam di segala bidang. Dari bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya, perdagangan, sampai kepada arsitektur. Dari pesona yang dipancarkan Islam itu, membuat Barat tertarik untuk mempelajari Islam. Akhirnya banyak orang-orang Barat yang datang ke nagara-negara Islam yang menjadi pusat kejayaan pengetahuan dan budaya waktu itu seperti Baghdad, Cordova dan Kairo untuk mempelajarinya.
Hal ini memang lumrah adanya. Suatu peradaban yang tertinggal belajar kepada peradaban yang sudah maju. Sehingga dapat belajar banyak dari peradaban tersebut. Seperti yang dilakukan Barat dulu terhadap peradaban Islam.
Sekarang Barat telah berubah menjadi peradaban yang pesat. Berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi telah dikembangkan di sana. Sementara dunia Islam yang ketika zaman khalifah Mansyur, Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun telah mencapai kejayaannya, sedikit demi sedikit luntur. Jatuhnya peradaban Islam tersebut sangat jelas terlihat sejak abad ke-13 sampai sekarang.
Munculnya kembali spirit untuk memajukan peradaban Islam memang patut diacungi jempol. Seperti perahu terbalik, sekarang Barat telah memberi pesona kemajuannya di bidang ilmu pengetahun dan teknologi kepada dunia Islam. Kemajuan pesat Barat ini telah menjadi magnet kuat untuk menarik umat Islam untuk belajar di Barat. Sehingga banyak umat Islam yang pergi ke beberapa negara maju Eropa dan Amerika untuk belajar berbagai disiplin ilmu seperti teknologi, science, filsafat, dan bahkan belajar Islam.
Namun di tengah adanya gesekan atau bahkan perang peradaban antara Islam dan Barat saat ini, ternyata situasi seperti ini membawa keuntungan besar kepada Barat. Perang peradaban ini telah membangkitkan kembali semangat missionaris Barat untuk menghancurkan Islam. Seakan ini adalah Perang Salib episode modern.
Seorang missionaris Henry Martyn (18 February 1781 - 16 October 1812) mengatakan; "Aku datang untuk menemui ummat Islam, tidak dengan senjata tapi dengan kata-kata, tidak dengan kekuatan tapi dengan logika, tidak dalam benci tapi dalam cinta." Ia juga pernah mengatakan bahwa Perang Salib telah gagal. Karena itu, untuk “menaklukkan” dunia Islam perlu dengan resep lain: gunakan kata, logika, dan kasih. Bukan dengan kekuatan senjata atau kekerasan.”
Umat Islam memang terlalu kuat untuk diserang dengan kekuatan senjata. Karena umat Islam memiliki satu senjata ampuh yang tidak dimiliki umat agama lain, yaitu semangat jihad dan mati syahid. Oleh karena itu stategi yang diterapkan mereka untuk menghancukan Islam tidak lagi dengan mengangkat senjata. Melainkan dengan kekuatan logika dan kata-kata.
Mereka telah masuk ke dalam tubuh Islam dan menyerangnya dari dalam. Ini adalah soft strategy yang telah banyak mengecoh umat Islam. Mereka mempelajari Islam untuk menyelewengkan ajaran Islam itu sendiri. Mereka mengembangkan Islamic study di Barat, sehingga menarik intelektual Muslim untuk belajar kepada mereka. Dengan demikian mereka dapat mentransfer paham mereka kepada para intelektul Muslim yang belajar kepada mereka tersebut. Sehingga paham pemikiran mereka dengan cepat mempengaruhi pemikiran Islam.
Mereka sengaja membuat paradigma bahwa peradaban Barat itu telah berjaya dan maju di segala bidangnya. Sementara itu Islam hanyalah peradaban yang ketinggalan zaman. Dengan paradigma tersebut akhirnya umat Islam merasa terpacu untuk meneliti mengapa Islam demikian? Adakah yang salah di dalam Islam? Sehingga akhirnya muncul wacana-wacana untuk memperbaharui Islam. Tapi sayangnya wacana-wacana pembaharuan itu kini menjadi momok bagi umat Islam itu sendiri.
Dasar-dasar Liberalisme
Di Indonesia sendiri, indikasi itu telah muncul sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Muhammad Tahir Djalaluddin (1869-1956) adalah murid Muhammad Abduh yang paling berjasa dalam ide pembaharuan Islam pertama di Indonesia. Melalui majalahnya al-Imam, Djalaluddin menyebarkan ide-ide pembaharuan Islam Timur Tengah di Indonesia dan Malaysia.
Meskipun sempat redup ketika memasuki zaman kemerdekaan Indonesia, di tahun 1970-an ide-ide liberal ini kembali dilanjutkan oleh Nurcholish Madjid. Dan tak ketinggal Harun Nasution juga turut membawa wacana pembaharuan Islam ini. Dia bahkan telah merubah kurikulum IAIN se-Indonesia dari Ahlus Sunnah ke Mu’tazilah sejak tahun 1975-an. Ide liberalisme ini terus berlanjut sampai kepada berdirinya suatu gerakan terang-terangan Islam liberal pada bulan Maret 2001 yang diusung oleh Ulil Abshar Abdala dan menamakan gerakannya dengan Jaringan Islam Liberal (JIL).
Arus liberal ini tak kunjung redup. Padahal liberalisme dalam penerapannya sangat berbahaya terhadap umat Islam. Ini adalah senjata pemusnah massal untuk merusak Islam dengan semboyan-semboyannya kebebasan berpikir dan toleransi.
Setalian dengan liberalisme, arus feminisme, sekularisme, dan pluralisme juga sangat terasa derasnya. Beberapa waktu lalu, umat Islam kembali dihebohkan dengan terbitnya buku yang berjudul Faith Without Fear oleh Irshad Manji, seorang Muslimah Kanada yang mendapat label “Feminis Abad 21”. Buku ini telah diterbitkan di beberapa negara seperti Pakistan, Turki, Irak, dan India. Dan sempat dilarang peredarannya.
Di dalam salah satu bab bukunya ini tertulis:
“…Al-Quran menasihati umat Yahudi dan Nasrani untuk tetap tenang. Tidak ada yang perlu mereka ‘takutkan atau sesalkan’ selama mereka tetap setia pada kitab suci mereka. Tetapi di sisi lain, Al-Quran secara terang-terangan menegaskan bahwa Islamlah satu-satunya ‘keyakinan yang benar’. Aneh, bukan…?”
Kalimat-kalimat seperti itu dengan jelasnya tertera untuk melecehkan Al-Qur’an. Bagaimana bisa seorang Muslimah bisa mengatakan bahwa Al-Qur’an itu aneh? Tapi inilah kenyataannya. Kenyataan Islam itu diserang dari dalam. Melalui intelektual Muslim itu sendiri.
Itu hanya satu contoh dari sekian banyak contoh betapa gencarnya serangan intelektul kepada Islam. Prinsip-prinsip Islam yang telah kokoh, sedikit demi sedikit mulai digoyahkan secara terang-terangan dan kasar. Mushaf Ustmani diserang melalui periwayatannya, melalui penemuan manuskrip lama, dan melalui tafsiran serta kekuatan intelektual. Hermeneutika dimasukkan sebagai metodelogi penafsiran untuk merusak Islam.
Tantangan bagi intelektul Muslim lebih kompleks lagi. Kemusyrikan dan kemungkaran terus merajalela. Syariat Islam mulai dilecehkan. Sedangkan pergaulan bebas sudah dibudayakan. Liberalisme seakan menjadi trend bagi intelektual muda Muslim. Sekularisme sudah menjamur di dalam sistem pemerintahan. Feminisme semakin gencar untuk menyudutkan Islam dalam memandang wanita. Pembaharuan Islam disalahgunakan untuk rekonstruksi tatanan hukum Islam yang sudah qoth’i.
Sebagai penutup, ketika pelak-pelaku ‘kemusyrikan’ dan kemungkaran itu semua berstatus Muslim, pilihannya adalah apakah kita ikut menjadi bagian mereka atau kita ‘melawan’ mereka? Wallahu a’lam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali
Tag :
Artikel
