Tampilkan postingan dengan label Artikel. Tampilkan semua postingan

"Radikalisme" Versus Radikalisme

Beberapa hari lalu masyarakat, khususnya umat Islam, dihebohkan dengan tindakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menutup atau memblokir sejumlah laman situs internet bernuansa Islami. Alasannya adalah, laman situs tersebut dianggap situs-situs yang menyuarakan radikalisme. Namun akhirnya, publik pun bereaksi dan mempertanyakan langkah pemerintah tersebut. Mulai dari benarkah laman situs tersebut mengandung unsur radikalisme, sampai pada mekanisme penutupannya.

Satu hal yang memang menjadi kesepakatan bersama adalah, bahwa paham-paham radikalisme memang harus dilawan dan jangan dibiarkan tumbuh subur. Radikalisme, apalagi yang mengatasnamakan agama Islam, bukan saja membahayakan stabilitas negara, melainkan juga sejatinya telah mengotori kesucian agama Islam itu sendiri.

Agama Islam adalah agama yang penuh dengan nilai-nilai kedamaian, lemah lembut, rahmatan lil ‘alamin, yang semua itu tentu sangat bertentangan dengan radikalisme. Nilai-nilai Islam yang diajarkan Rasulullah merupakan nilai-nilai yang universal yang sejatinya dapat diterima oleh semua kalangan melalui akal pikiran maupun hati nurani, dan bukan dengan paksaan. Karena di dalam al-Quran sendiri telah ditegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama.

Terlebih kita meyakini bahwa soal hidayah adalah urusan Allah, dan bahkan Rasulullah pun tidak memiliki kewenangan untuk itu. Jadi apalah artinya paksaan dalam menjalankan agama, kalau Allah memang belum memberikan hidayah-Nya. Sehingga dengan demikian, radikalisme memang tidak sedikitpun mendapat tempat di dalam agama Islam.

Jadi, radikalisme harus diberantas bukan saja berlandaskan alasan-alasan nasionalitas, melainkan juga berdasarkan alasan-alasan agama Islam itu sendiri.

Namun di lain sisi, bahwa salah satu penyebab munculnya paham radikalisme yang lahir dari pemahaman ajaran agama Islam, itu memang harus kita akui secara jujur. Namun ini tidak dapat diartikan bahwa ajaran Islamnya yang salah, melainkan pemahaman terhadap ajaran Islam tersebut yang mungkin keliru. 

Pemahaman ajaran Islam yang mungkin keliru ataupun diselewengkan itu memang harus diberikan pencerahan melalui pemahaman tandingan. Maka dalam konteks ini, pemikiran moderat bisa menjadi jalan keluarnya. Pemikiran moderat yang memang lahir dari pendalaman, penafsiran dan penghayatan terhadap ajaran agama Islam itu sendiri, bukan pemikiran moderat yang lahir dari ajaran-ajaran nasionalisme. Karena biasanya, kelompok-kelompok yang memahami ajaran Islam secara radikal itu susah menerima argumentasi-argumentasi yang dibangun dari ajaran nasionalisme.

Maka di sinilah peranan penting dakwah dalam memberantas paham-paham radikal yang muncul dari kalangan umat Islam. Dakwah yang dibangun adalah berbasis pada ilmu, seperti yang telah dicontohkan dan dilakukan oleh para ulama terdahulu. Dengan kedalaman ilmunya, para ulama terdahulu sebut saja seperti Imam Syafi’i atupun Imam al-Ghazali, mampu menghalau pemikiran-pemikiran yang melenceng dari ajaran Islam sesungguhnya.

Hal ini tentu tidak hanya menjadi pekerjaan pemerintah dalam memerangi paham radikalisme, melainkan juga pekerjaan semua pihak, terutama para ulama. Dakwah-dakwah dengan ilmu dan tindakan persuasif lah yang harus dikedepankan. Bahkan dalam bahasa yang sedikit berlebihan, berkembang pesatnya paham radikalisme ini seharusnya menjadi “tamparan” bagi para ulama.

Tindakan Represif

Terkait dengan kasus pemblokiran laman situs-situs yang dianggap radikal tadi, tindakan pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan represif. Tentu tindakan represif ini tidak dapat dibenarkan dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum.

Dari sisi demokrasi, tindakan represif ini jelas sangat bertentangan dengan semangat demokrasi, terlebih yang kita bangun pascareformasi. Jika tindakan represif ini dilakukan pemerintah saat ini, lantas apa bedanya dengan rezim orde sebelumnya yang juga represif. Jika kebebasan pers dikekang sampai pada tindakan pembredelan, lantas apa bedanya dengan situasi sebelum reformasi. Padahal salah satu dari semangat reformasi adalah dibukanya kebebasan pers.

Dalam negara demokrasi, semua warga negara diberi kebebasan berekspresi, berpikir, menyatakan pendapat, bahkan melakukan kritik terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa sekalipun. Sehingga dalam konteks ini, seharusnya umat Islam pun dapat merasakan atmosfer demokrasi seperti itu. Terlabih mayoritas warga negara dan penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Bukan malah umat Islam mengalami tindakan diskriminasi dan intoleransi di dalam negara yang notabene negara Muslim terbesar di dunia. Dengan kata lain, jangan sampai agenda deradikalisasi justru berubah menjadi deislamisasi.

Bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat tersebut harus diikat di dalam sebuah kepentingan nasional, maka dalam hal ini penulis pun sepakat. Sebagai contoh, kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak berlaku bagi pahaman komunisme di negeri ini, karena penyebaran paham itu memang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Di sinilah peranan hukum dan pentingnya keseimbangan antara negara demokrasi dan negara hukum.

Maka dari sisi hukum, proses penutupan laman situs-situs tersebut pun seharusnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun sayangnya, proses penutupan tersebut telah melompati prosedur hukum yang ada. Seharusnya penutupan dilakukan atas izin hakim melalui mekanisme peradilan, setelah sebelumnya tentu disertai dengan bukti-bukti hukum bahwa laman situs tersebut memang melanggar undang-undang. Bukan malah ditutup secara sepihak, bahkan pemilik laman situsnya pun tidak menerima peringatan terlebih dahulu.

Dengan demikian, jika upaya deradikalisasi ini justru dilakukan dengan cara-cara yang represif, penulis meyakini bahwa upaya tersebut akan sia-sia saja. Bahkan dengan cara-cara yang represif ini, justru akan menumbuh-subuhkan radikalisme itu sendiri. Mengapa demikian? Hal ini karena kelompok-kelompok yang berpaham radikal tersebut merasa didzalimi atau merasa berada di dalam pemerintahan yang dzalim. Sehingga demikian, semangat “jihad” pun semakin berkobar dan menggelora untuk melakukan tindakan radikal.

Alhasil, terhadap laman situs-situs yang diblokir—terlepas dari apakah laman situs-situs tersebut memang mengandung unsur-unsur yang menyerukan kepada radikalisme atau tidak—seharusnya pemerintah tetap bisa melakukan tindakan-tindakan persuasif. Jika pemerintah bersikukuh bahwa laman situs-situs tersebut memang memuat konten yang mengandung unsur radikalisme—meski menurut penulis tidak semua situs yang diblokir itu sebenarnya murni berpaham radikal—lalu menutupnya secara represif, maka ini artinya “radikalisme” dilawan dengan “radikalisme”. Padahal radikalisme tidak dapat diselesaikan dengan radikalisme, karena hanya akan semakin memperkeruh suasana. Wallahu’alam.[]

Oleh: Ahmad Sadzali
Kamis, 16 April 2015
Posted by Unknown
Tag :

Budaya Birokrasi Korup

Beberapa saat lagi kita memasuki era kepemimpinan baru. Era di ana harapan baru juga muncul di tengah rakyat Indonesia. Tidak ada salahnya untuk terus berharap adanya perbaikan di negeri ini. Harapan yang baik tentu dituangkan melalui keikutsertaan dalam Pemilu mendatang. Karena harapan jika diiringi dengan aksi golongan putih (Golput) tidaklah berarti apa-apa.

Banyak harapan yang muncul menjelang regenerasi kepemimpinan nasional ini. Sekian banyak harapan tersebut berujung adanya perbaikan dalam segala bidang. Namun ada hal yang mendasar yang perlu diperbaiki terlebih dahulu, jika kita memang ingin mengadakan perbaikan yang serius. Hal tersebut adalah perbaikan di bidang birokrasi.

Pasalnya, walau bagaimanapun kita meneriakkan perubahan, perbaikan, peningkatan kesejahteraan publik, kepastian hukum, kemakmuran, kesejahteraan, dan seterusnya, jika tanpa diawali dengan langkah dasar melakukan perbaikan birokrasi, hasilnya akan nihil. Semua harapan dan teriakan tersebut tidak akan terwujud, selama birokasi korup di negeri ini masih membudaya.

Buktinya, sudah lebih dari satu setengah dekade reformasi di negeri kita ini bergulir, hasilnya tak ada perbaikan signifikan yang kita rasakan. Mirisnya, belakangan ini malah banyak lelucon anekdot, baik itu ditulis di kaos oblong, stiker, maupun media lainnya, yang menyatakan bahwa era Orde Baru lebih enak dan baik dari sekarang. Ada juga tulisan, “Seandainya pak Harto mencapres lagi, kupilih!”

Padahal, soal penyakit birokrasi antara masa Orde Baru dan era reformasi saat ini tidak jauh berbeda. Penyakit utamanya hampir sama. Cuma kemasannya yang berubah.

Di masa Orde Baru, wajah birokrasi negara kita didominasi oleh Golongan Karya (Golkar) dan ABRI. Semua PNS wajib menjadi anggota Golkar. Pada dasarnya Golkar memang tidak ingin disebut sebagai partai politik, melainkan lebih sebagai himpunan pekerja karya yang mengabdi kepada rakyat.

Mengingat fungsi Golkar yang juga sebagai partai politik, akhirnya kebijakan yang keluar dari corong birokrasi yang dimonopoli tadi lebih berpihak kepada kepentingan suatu golongan tertentu saja. Birokrasi akhirnya menjadi alat untuk mobilisasi massa guna mendukung dan memenangkan Soeharto di setiap Pemilu. Sistem birokrasi ketika itu sudah menganut monoloyalitas kepada Golkar.

William Liddle menyebut penyakit Orde Baru ini ke dalam tiga hal, yaitu: 1) kantor kepresidenan yang kuat; 2) militer yang dibiarkan berpolitik; 3) birokrasi sebagai pusat pengambil kebijakan publik.

Kantor kepresidenan yang kuat ini berimplikasi pada pelemahan fungsi parlemen dan partai politik. Kontrol lembaga legislatif terhadap eksekutif seakan menjadi seekor singa yang tak bertaring. Di sinilah biangnya yang sering kita sebut sebagai pemerintahan otoriter.
Kemudian untuk semakin memperlemah partai politik di parlemen, militer pun dibiarkan berpolitik. Tujuan lainnya adalah untuk memperkuat dan memperkokoh kedudukan Soeharto dalam setiap Pemilu presiden. Suatu kebijakan yang sangat bertentangan dengan prinsip sang Proklamator, Soekarno, bahwa militer tidak boleh berpolitik. Tugas militer hanyalah menjaga stabilitas keamanan negara.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah merilis laporannya pada 2000. Di masa Orde Baru banyak sekali terjadi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam lingkup birokrasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Sementara itu, hasil penelitian dari PERC (Political and Economic Risk Consultancy) yang juga pada 2000, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara korupsi tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Lantas bagaimana dengan kabar birokrasi kita di era reformasi?

Reformasi memang membawa cukup banyak perubahan, baik dalam amandemen konstitusi, kebebasan pers dan berpendapat, dan sebagainya. Indonesia seperti seekor burung yang lepas dari sangkarnya, menghirup udara bebas. Monoloyalitas terhadap satu partai atau golongan sudah lenyap.

Salah satu barometer untuk mengukur bagus tidaknya birokrasi yang tengah berjalan di negeri kita ini adalah dengan melihatnya dari angka korupsi di kalangan birokrat. Jika dilihat berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2010, ternyata tingkat korupsi di negara kita masih tinggi.

Di era reformasi, birokrasi justru menjadi sumber pemborosan biaya anggaran negara. Tercatat, di hampir 450-an kabupaten/kotamadya di Indonesia, sebanyak 70 persen anggaran daerah dikeluarkan untuk belanja pegawai. Akhirnya pembangunan daerah menjadi relatif lambat, akibat korban dari pemborosan tadi.

Soal persepsi dan framework yang ada di kalangan pegawai birokrat pun masih menjadi masalah klasik yang hingga kini belum terselesaikan. Persepsi itu bahkan semakin berkembang, hingga muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai birokrat itu suatu hal yang prestisius, terutama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Ketika sudah menjadi pegawai birokrat, ternyata banyak juga yang lupa bahwa mereka itu digaji dari uang rakyat. Selama ini banyak dari mereka yang beranggapan bahwa gaji tersebut berasal dari pemerintah. Akibatnya, pelayanan publik pun menjadi tidak maksimal. Rakyat yang seharusnya menjadi tuan yang mesti dilayani dengan baik, justru ‘wajib’ hormat kepada pejabat birokrat.

Publik selalu dijadikan sebagai objek kepentingan para pejabat birokrat. Untuk mengeluarkan kebijakan pelayanan publik, masih banyak hitung-hitungan untung-rugi bagi kelompok tertentu. Ini semua disebabkan rendahnya rasa pertanggungjawaban pejabat birokrat kepada publik. Mereka merasa bertanggung jawab kepada atasannya saja.

Lebih jauh lagi, birokrasi yang seharusnya apolitik, di era reformasi justru berubah menjadi birokrasi politik. Artinya birokrasi sudah sarat dengan pertimbangan politik dan kepentingan partai politik tertentu. Birokrasi dijadikan barang dagangan politik. Yang menjadi pemain adalah para elit politik, lembaga eksekutif, legislatif hingga yudikatif, plus para pengusaha. Buktinya, sekarang korupsi sudah masuk sampai kepada ketua Parpol, bahkan Mahkamah Konstitusi.

Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban rusaknya birokrasi di negeri ini. Perbaikan yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia sejak awal reformasi lalu, ternyata nihil. Tidak sedikit rakyat yang hampir atau bahkan sudah pesimis memandang masa depan negara ini, bahkan hingga pelaksanaan Pemilu sudah di ambang pintu.

Sekarang di masa-masa kampanye, menjadi tugas Parpol untuk menumbuhkan harapan itu lagi. Partai apa pun pemenang Pemilu nanti, sudah seharusnya benar-benar melakukan reformasi birokrasi yang sesungguhnya. Reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan dengan pengubah aturan-aturan dan mekanisme kerja saja, melainkan harus beranjak dari reformasi persepsi dan framework. Wallahu’alam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali
Dimuat di harian Banjarmasin Post pada Selasa, 25 Maret 2014.
Selasa, 14 April 2015
Posted by Unknown
Tag :

Krisis Pemimpin Berkarakter dan Idealis

Tahun ini adalah tahun panas bagi Indonesia. Partai lagi panas bersaing tuk merebut simpati rakyat. Begitu juga rakyat, sebenarnya lagi panas dengan kelakuan para elit yang seakan mempermainkan perasaan mereka. Rakyat panas untuk mencari pemimpin baru dan mengganti yang lama.

Di tengah panasnya temperatur politik ini, sosok Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta, muncul dengan kesan aneh dan langka. Keanehan dan kelangkaan itu sebenarnya bukan ada pada diri Jokowi itu sendiri, melainkan ada pada para elit politisi, pejabat dan para pemimpin. Sederhananya, mental dan gaya kepemimpinan Jokowi sudah sekian lama absen, sehingga hal itu terlihat aneh. Keanehan inilah yang lantas membuat awak media luntang-lantung memburu Jokowi.

Di beberapa lembaga survei baru-baru ini, nama Jokowi lantas selalu menjadi nomor urut satu sebagai tokoh potensial calon presiden di Pilpres 2014. Jokowi mengalahkan nama-nama senior yang sudah lama bercokol sebagai elit dan petinggi politik. Padahal Jokowi tak lebih dari seorang bocah politik yang baru lahir. Bahkan ia sendiri pernah mengakui bahwa dirinya bukanlah seorang politisi.

Meski Jokowi sendiri belum tentu menjadi dan mampu menjalankan fungsi kepresidenan, namun paling tidak fenomena sosok dirinya sekarang ini adalah fakta bahwa rakyat butuh perubahan pemimpin dan gaya kepemimpinan. Maka inilah yang disebut dengan krisis kepemimpinan nasional.

Sejarah mencatat, Indonesia di masa Presiden Soekarno dikenal sebagai negara yang banyak menyumbangkan konsepsi kepada dunia internasional. Peranan Indonesia di kancah internasional sangat terlihat jelas. Pencitraan Indonesia di mata dunia sangat baik. Maka wajar hingga sekarang, rakyat Mesir masih banyak yang mengenal Soekarno, bahkan diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kairo. 

Selanjutnya di masa Presiden Soeharto, Indonesia terlihat memiliki arah dan tujuan yang jelas. Presiden Soeharto memfokuskan pada pembangunan dalam negeri Indonesia. Buktinya adalah proyek Pembangunan Lima Tahun atau yang dikenal dengan Pelita yang dijalankan Soeharto. Selama rezimnya berkuasa, Soeharto telah melaksanakan program Pelita hingga yang ke-7.

Ini semua tentu terlepas dari kontroversi dan kekurangan dari dua pemimpin kita tersebut.

Jadi, jika kita amati dan simpulkan, tsunami krisis kepemimpinan ini sebenarnya baru muncul pascareformasi. Indonesia di tangan para pemimpin dan elit masa reformasi terlihat tidak terarah, kehilangan karakter kebangsaan dan semakin jauh dari idealismenya. Sebab utamanya adalah karena pemimpinnya juga kehilangan karakter dan idealisme itu. Karena, sejatinya pemimpin bangsa adalah pembangun karakter bangsa.

Mengutip dari pernyataan Pramoedya Ananta Toer, Indonesia negara yang begitu kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya sekarang menjadi negara pengemis, karena ulah pemimpinnya yang tidak memiliki karakter. 

Untuk mengembalikan karakter dan idealisme kepemimpinan ini, beberapa lantas ada yang mencerminkannya dengan karakter pemimpin-pemimpin di luar negeri. Kepada Jepang misalnya, yang ketika pemimpinnya berbuat salah langsung mengundurkan diri. Tidak salah memang. Tapi sebenarnya Indonesia sendiri bukan tidak memiliki contoh dan teladan pemimpin seperti itu. 

Dalam sejarahnya, Indonesia bukan tidak punya pemimpin seperti itu. Di era perjuangan kemerdekaan, tidak sedikit sosok pemimpin yang diagungkan seperti Jokowi ini, bahkan jauh melebihi Jokowi. Logikanya, jika tidak ada, rasanya tidak mungkin Indonesia akan merdeka. Sebab kemerdekaan ini, tentu saja salah satunya adalah buah dari para pemimpin yang memiliki jiwa dan mentalitas yang luar biasa terhadap rakyat dan negara ini.

Namun sayangnya, kita sering kali melupakan atau dilupakan akan sosok-sosok kepribadian para pemimpin kita terdahulu. Sejarah mereka hanya sebatas diajarkan di sekolah, dan kemudian lupa di masyarakat. Atau juga karena adanya suatu “permainan” yang dengan sengaja menjauhkan kita dari mereka.

Maka, jalan pintas yang mungkin dapat kita tempuh untuk melahirkan kembali pemimpin yang berkarakter dan idealis ini adalah dengan membuka kembali lembaran sejarah negarawan kita. Kita tengah membutuhkan sosok-sosok pribadi negawaran masa dulu yang bisa kita teladani. Ini sangat penting kita lakukan, terlebih tahun ini adalah tahun persiapan Pemilu 2014.  

Para pejabat ataupun elit politik yang ingin bersaing di tahun 2014 perlu meneladani para negarawan yang pernah dimiliki Indonesia. Begitu juga bagi rakyat, paling tidak bercermin kepada negarawan dan teladan terdahulu dalam memilih dan menentukan pemimpin mereka nanti. 

Imam al-Mawardi dalam bukunya al-Ahkâm al-Sulthâniyyah mengatakan: “Jika di antara kedua pemimpin ada yang lebih pandai dan yang lebih berani, maka yang lebih berani didahulukan ketika negara sedang banyak mendapat gangguan dari pemberontak. Namun jika negara diliputi oleh orang-orang ahli bid’ah, maka yang pandai yang lebih didahulukan.”

Dari pernyataan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya kebutuhan kita terhadap karakter pemimpin itu disesuaikan dengan kondisinya. 

Dalam kacamata penulis, karakter dan idealisme pemimpin yang kita butuhkan sekarang ini pada dasarnya sangat sederhana. Inti dari karakter dan idealisme itu adalah pejuang dan perjuangan, mengingat kondisi negara kita sekarang yang masih berstatus negara berkembang, banyak dilanda berbagai krisis, hingga terpuruknya moral. 

Maka wajar saja sebenarnya, di tahun 1988 di bawah rezim Orde Baru, Menteri Penerangan, Harmoko, mengeluarkan larangan menyanyikan lagu-lagu cengeng. Lagu cengeng dianggap bisa menghambat laju program pembangunan Indonesia yang tengah dimotori oleh Soeharto. Karena mentalitas dan karakter cengeng jauh berseberangan dengan karakter pejuang.

Karakter dan idealisme perjuangan ini yang sekarang hilang. Bukan berarti pemimpin sekarang tidak ada perjuangan, namun terkadang di tengah perjuangan itu diselipkan atau kalah oleh kepentingan-kepentingan lainnya. Sehingga banyak kepentingan rakyat dan bangsa yang terabaikan.

Jika pemimpin memiliki karakter ini, seharusnya secara otomatis akan melahirkan energi positif lainnya, dari segi etos kerja hingga kepribadiannya. Seorang pejuang mestinya pekerja keras, menghasilkan kerja nyata, berani mengambil keputusan, tegas, tanpa pamrih, di samping juga berkepribadian yang sederhana dan bersahaja. Karena tidak mungkin seorang pejuang yang tengah berjuang bisa duduk santai dan menikmati kemewahan.

Alakhir, sesungguhnya karakter dan idealisme seperti ini tidak cukup dimiliki pemimpin seorang diri saja. Melainkan juga harus disalurkan kepada anak buah hingga seluruh rakyatnya. Dengan demikian terbentuklah karakter bangsa yang utuh, yang berawal dari karakter sang pemimpinnya. Wallahu’alam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali
Jumat, 02 Agustus 2013
Posted by Unknown
Tag :

Katalog

Arsip

Populer

Diberdayakan oleh Blogger.

- Copyright © Notes of Sadzali -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -