Tampilkan postingan dengan label Catatan. Tampilkan semua postingan
Pelajaran Penting dari Kudeta Mesir Bag. II
Kudeta di Mesir terhadap presiden terpilih secara demokratis pada tanggal 3 Juli 2013 lalu sentak menjadi perhatian seluruh dunia. Pro kontra tentang kudeta tersebut pun lantas menghiasi wacana berpikir setiap orang yang mengikuti beritanya. Pertikaian opini dan argument tentu tidak dapat terelakkan lagi. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari kisruh kudeta ini.
Pada catatan Pelajaran Penting dari Kudeta Mesir bagian pertama saya membahas soal provokasi dan propaganda yang dilakukan oleh pendukung Presiden Muhammad Mursi dan Ikhwanul Muslimin. Propaganda tersebut menjadi penting untuk dibahas, karena jika dibiarkan berkeliaran, bisa bermutasi menjadi politisasi agama. Alias “menjual” simbol-simbol agama demi kekuasaan politik. Karena kisruh dan konflik yang terjadi di Mesir pada dasarnya adalah perkara politik, bukan perkara agama. Pasalnya jika disebut konflik ini adalah perkara agama, lantas siapa yang musuh dan siapa yang kawan? Apakah umat Islam sudah saling bermusuhan?
Kali ini saya berusaha membahas propaganda dan provokasi dari kubu sebelah, yaitu kubu pro kudeta. Karena pada realitanya yang terjadi di Mesir saat ini adalah perang propaganda yang dilancarkan berbagai media massa. Media yang pro Mursi melancarkan propagandanya sendiri, dan media yang pro kudeta pun demikian. Masing-masing memiliki propaganda. Sehingga tidak adil jika propaganda yang kita kritik hanya propaganda dari kubu pro Mursi saja.
Ada beberapa poin dari propaganda pro kudeta yang saya perhatikan. Propaganda ini bahkan sudah ada sejak sebelum kudeta.
Pertama, stigma Ikhwanisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Mursi. Titik tolak stigma ini bisa kita amati sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden Mursi pada bulan November 2012 silam. Dengan Dekrit itu, Mursi kemudian dinilai telah menerapkan diktatorisme model baru di Mesir pasca revolusi. Pasalnya, tujuan utama Dekrit tersebut diselewengkan menjadi ambisi kekuasaan yang tak terbatas.
Padahal maksud utama dari Dekrit tersebut adalah untuk melindungi konstitusi. Parlemen yang terpilih secara demokrasi melalui Pemilu legislatif telah dibubarkan oleh Dewan Militer. Alasannya, Pemilu legislatif yang telah dilakukan tersebut telah melanggar konstitusi. Dengan dibubarkannya Parlemen yang mayoritas dikuasai oleh kelomok Islamis tersebut, terang saja menjadi ancaman terhadap konstitusi Mesir yang baru.
Melalui Dekrit tersebut, Presiden Mursi kemudian membentuk suatu Komite Konstituante yang bertugas untuk merancang konstitusi. Selanjutnya untuk memastikan rancangan konstitusi tersebut diterima oleh rakyat atau tidak, Presiden Mursi memutuskan untuk menggelar referendum. Dalam referendum ini, kekuatan politik Ikhwanul Muslimin sekali lagi terbukti, setelah sebelumnya memenangkan Pemilu legislatif dan presiden sekaligus. Hasilnya, 63,83% atau 10.693.911 suara menyatakan setuju terhadap rancangan konstitusi tersebut. Sementara 36,17% atau 6.061.011 suara saja yang menolaknya. Jumlah partisipasi referendum seluruhnya sebanyak 17.058.317 pemilih.
Indikasi lain dari wacana Ikhwanisasi yang dituduhkan terhadap pemerintahan Presiden Mursi adalah anggapan bahwa Mursi tidak mau membagi kekuasaannya. Padahal awal-awal terpilihnya Mursi, saya mendengar wacana bahwa Mursi akan mengangkat wakil presiden dari tiga golongan, yaitu perempuan, Kristen Koptik dan Islam. Calon Perdana Menteri pun digayang-gayang ketika itu akan jatuh di tangan Muhammad Elbaradei. Namun entah kenapa rencana Mursi tersebut ternyata tidak terlaksana.
Kedua, penilaian sepihak dan tidak berimbang terhadap kinerja Presiden Mursi. Hasil-hasil positif yang diraih oleh pemerintahan Mursi seperti stabilitas ekonomi dan peningkatan pedapatan negara melalui Terusan Suez ataupun pariwisata, diabaikan begitu saja. Sementara segala kegagalan pemerintahan Presiden Mursi diekspos secara berlebihan. Stigma yang muncul kemudian, bahwa pemerintahan Presiden Mursi telah gagal dalam menjalankan pemerintahan.
Tidak hanya itu, gangguan yang bertubi-tubi terhadap pemerintah Mursi terus-menerus dilancarkan dari kubu sekuler-liberal maupun loyalis rezim Husni Mubarak yang masih bercokol di beberapa pos penting. Fakta nyata adalah berbagai sabotase yang dilakukan terhadap fasilitas publik, seperti seringnya pemadaman listrik, kekosongan bahan bakar, maupun aliran air yang tidak lancar. Bukti bahwa itu semua sabotase adalah, pasca turunnya Presiden Mursi, semua krisis fasilitas publik tersebut hilang dengan sekejap.
Dengan kondisi ini semua, beberapa orang Mesir yang saya tanyai tentang kinerja pemerintahan Mursi lantas begumam, “Masa Mubarak lebih baik dari masa Mursi sekarang.”
Dapat dibayangkan, satu tahun pemerintahan Mursi itu penuh dengan berbagai tuntutan dari rakyat untuk memperbaiki kondisi dalam negeri. Waktu satu tahun tentu tidaklah cukup untuk menyelesaikan segala permasalahan Mesir.
Ketiga, kekompakan media massa untuk menyudutkan Presiden Mursi. Media-media nasional Mesir, berkolaborasi dengan Gerakan Tamarud dan Front Penyelamatan Nasional, bersama-sama mengeroyok Presiden Mursi. Isu-isu yang sudah terbangun sebelumnya, semakin digencarkan lagi melalui berbagai media massa. Bahkan rencana demonstrasi massal menuntut turunnya Mursi pada tanggal 30 Juni 2013 secara terang-terangan diiklankan di berbagai televisi nasional Mesir ataupun televisi swasta yang disinyalir milik kubu sekuler.
Keempat, adanya peranan Amerika Serikat terhadap propaganda media untuk menyudutkan pemerintah Mursi. Pada tanggal 12 Juli 2013, Aljazeera merilis laporan yang mengatakan bahwa puluhan dokumen pemerintah Amerika Serikat mengkonfirmasikan bahwa Washington telah mendanai politisi oposisi yang menyerukan penggulingan Presiden Mursi. Dana tersebut disalurkan melalui program Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam rangka promosi demokrasi di Timur Tengah.
Di antara saluran dana dari Amerika tersebut masuk ke Front Penyelamatan Nasional, orang-orang Kristen Koptik yang berada di luar negeri, dan anggota oposisi lainnya. Laporan ini juga diperjelas dengan menunjukkan nama dan dokumen dalam jumlah besar yang diperoleh oleh penentang Mursi untuk dapat memobilisasi opini publik melalui media, situs jejaring sosial dan lainnya.
Kelima, fenomena pembakaran gereja dan beberapa fasilitas negara yang selanjutnya dituduhkan kepada Ikhwanul Muslimin sebagai pelakunya. Meski secara jujur saya masih tidak berani memastikan siapa sebenarnya dalang di balik semua itu, namun secara logika hal tersebut masih menyisakan ruang kritis. Penemuan berbagai senjata api, peluru dan bom molotov di Rabiah Adawiyah pasca penggusuran demonstran juga masih dapat dikritisi. Intinya, segala konspirasi dan manipulasi mungkin saja dilakukan guna menyudutkan Ikhwanul Muslimin.
Alasan inilah yang dipakai untuk menggunakan kekerasan terhadap demonstran pro Mursi. Pembantaian yang terjadi terhadap demonstran pro Mursi ini setidaknya semakin mempersempit upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh al-Azhar dan pihak lainnya dari kubu Darul Hikmah.
Keenam, penyematan gelar “teroris” yang begitu cepat terhadap Ikhwanul Muslimin. Menurut saya ini hal teraneh yang pernah saya temukan di Mesir. Memang tidak menutup kemungkinan ada dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang berasal dari golongan ekstrimis yang bisa saja mempersenjatai diri mereka. Akan tetapi yang jelas tidak dapat diterima akal sehat adalah generalisir sematan tersebut. Sehingga hasilnya, seluruh anggota Ikhwanul Muslimin adalah teroris. Padahal di dalam tubuh organisasi ini juga ada ulama-ulama al-Azhar.
Penyematan gelar “teroris” ini sesungguhnya sudah masuk pada tarap deikhwanisasi. Ikhwanul Muslimin sepertinya ingin benar-benar dilenyapkan dari bumi Mesir. Padahal al-Azhar sudah berkali-kali memperingatkan militer dan pemerintah interim untuk membekaskan para petinggi Ikhwanul Muslimin, dengan alasan persamaan hak dalam partisipasi politik bagi seluruh rakyat Mesir.
Terkait dengan penanganan demonstran, al-Azhar sudah memberikan penjelasan dan himbauan kepada keamanan dan militer Mesir agar dapat membedakan antara demonstran yang rusuh dan bersenjata dengan demonstran yang damai.
Lantas perlukan membenci dan bersikap anti terhadap militer Mesir?
Sejauh tindakan militer tersebut di luar batas kemanusiaan, maka tentu kita tidak bisa menerimanya. Siapapun akan bersalah dan disalahkan jika membunuh orang tanpa sebab yang syar’i, apalagi sesama Muslim. Jangankan darah seorang Muslim, darah orang kafir pun haram selama mereka tidak mememerangi kita.
Militer memang bisa salah dan berbuat ceroboh. Akan tetapi yang perlu kita garisbawahi adalah, tidak serta merta karena kesalahannya itu kita lantas membeci dan anti militer secara frontal. Walau bagaimanapun, seperti yang dikatakan oleh Syaikh Yusri Jabir, militer Mesir adalah orang yang paling terdepan jika berperang melawan Yahudi Israel.
Masih banyak tentunya pelajaran yang bisa diambil dari kisruh politik Mesir ini. Intinya adalah, setiap kubu di sini memiliki propagandanya masing-masing. Simpang siur berita dan infromasi pun kerap terjadi. Inilah yang disebut dengan zaman fitnah. Jadi kita harus selalu waspada dan hati-hati. Wallahu’alam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali
Pada catatan Pelajaran Penting dari Kudeta Mesir bagian pertama saya membahas soal provokasi dan propaganda yang dilakukan oleh pendukung Presiden Muhammad Mursi dan Ikhwanul Muslimin. Propaganda tersebut menjadi penting untuk dibahas, karena jika dibiarkan berkeliaran, bisa bermutasi menjadi politisasi agama. Alias “menjual” simbol-simbol agama demi kekuasaan politik. Karena kisruh dan konflik yang terjadi di Mesir pada dasarnya adalah perkara politik, bukan perkara agama. Pasalnya jika disebut konflik ini adalah perkara agama, lantas siapa yang musuh dan siapa yang kawan? Apakah umat Islam sudah saling bermusuhan?
Kali ini saya berusaha membahas propaganda dan provokasi dari kubu sebelah, yaitu kubu pro kudeta. Karena pada realitanya yang terjadi di Mesir saat ini adalah perang propaganda yang dilancarkan berbagai media massa. Media yang pro Mursi melancarkan propagandanya sendiri, dan media yang pro kudeta pun demikian. Masing-masing memiliki propaganda. Sehingga tidak adil jika propaganda yang kita kritik hanya propaganda dari kubu pro Mursi saja.
Ada beberapa poin dari propaganda pro kudeta yang saya perhatikan. Propaganda ini bahkan sudah ada sejak sebelum kudeta.
Pertama, stigma Ikhwanisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Mursi. Titik tolak stigma ini bisa kita amati sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden Mursi pada bulan November 2012 silam. Dengan Dekrit itu, Mursi kemudian dinilai telah menerapkan diktatorisme model baru di Mesir pasca revolusi. Pasalnya, tujuan utama Dekrit tersebut diselewengkan menjadi ambisi kekuasaan yang tak terbatas.
Padahal maksud utama dari Dekrit tersebut adalah untuk melindungi konstitusi. Parlemen yang terpilih secara demokrasi melalui Pemilu legislatif telah dibubarkan oleh Dewan Militer. Alasannya, Pemilu legislatif yang telah dilakukan tersebut telah melanggar konstitusi. Dengan dibubarkannya Parlemen yang mayoritas dikuasai oleh kelomok Islamis tersebut, terang saja menjadi ancaman terhadap konstitusi Mesir yang baru.
Melalui Dekrit tersebut, Presiden Mursi kemudian membentuk suatu Komite Konstituante yang bertugas untuk merancang konstitusi. Selanjutnya untuk memastikan rancangan konstitusi tersebut diterima oleh rakyat atau tidak, Presiden Mursi memutuskan untuk menggelar referendum. Dalam referendum ini, kekuatan politik Ikhwanul Muslimin sekali lagi terbukti, setelah sebelumnya memenangkan Pemilu legislatif dan presiden sekaligus. Hasilnya, 63,83% atau 10.693.911 suara menyatakan setuju terhadap rancangan konstitusi tersebut. Sementara 36,17% atau 6.061.011 suara saja yang menolaknya. Jumlah partisipasi referendum seluruhnya sebanyak 17.058.317 pemilih.
Indikasi lain dari wacana Ikhwanisasi yang dituduhkan terhadap pemerintahan Presiden Mursi adalah anggapan bahwa Mursi tidak mau membagi kekuasaannya. Padahal awal-awal terpilihnya Mursi, saya mendengar wacana bahwa Mursi akan mengangkat wakil presiden dari tiga golongan, yaitu perempuan, Kristen Koptik dan Islam. Calon Perdana Menteri pun digayang-gayang ketika itu akan jatuh di tangan Muhammad Elbaradei. Namun entah kenapa rencana Mursi tersebut ternyata tidak terlaksana.
Kedua, penilaian sepihak dan tidak berimbang terhadap kinerja Presiden Mursi. Hasil-hasil positif yang diraih oleh pemerintahan Mursi seperti stabilitas ekonomi dan peningkatan pedapatan negara melalui Terusan Suez ataupun pariwisata, diabaikan begitu saja. Sementara segala kegagalan pemerintahan Presiden Mursi diekspos secara berlebihan. Stigma yang muncul kemudian, bahwa pemerintahan Presiden Mursi telah gagal dalam menjalankan pemerintahan.
Tidak hanya itu, gangguan yang bertubi-tubi terhadap pemerintah Mursi terus-menerus dilancarkan dari kubu sekuler-liberal maupun loyalis rezim Husni Mubarak yang masih bercokol di beberapa pos penting. Fakta nyata adalah berbagai sabotase yang dilakukan terhadap fasilitas publik, seperti seringnya pemadaman listrik, kekosongan bahan bakar, maupun aliran air yang tidak lancar. Bukti bahwa itu semua sabotase adalah, pasca turunnya Presiden Mursi, semua krisis fasilitas publik tersebut hilang dengan sekejap.
Dengan kondisi ini semua, beberapa orang Mesir yang saya tanyai tentang kinerja pemerintahan Mursi lantas begumam, “Masa Mubarak lebih baik dari masa Mursi sekarang.”
Dapat dibayangkan, satu tahun pemerintahan Mursi itu penuh dengan berbagai tuntutan dari rakyat untuk memperbaiki kondisi dalam negeri. Waktu satu tahun tentu tidaklah cukup untuk menyelesaikan segala permasalahan Mesir.
Ketiga, kekompakan media massa untuk menyudutkan Presiden Mursi. Media-media nasional Mesir, berkolaborasi dengan Gerakan Tamarud dan Front Penyelamatan Nasional, bersama-sama mengeroyok Presiden Mursi. Isu-isu yang sudah terbangun sebelumnya, semakin digencarkan lagi melalui berbagai media massa. Bahkan rencana demonstrasi massal menuntut turunnya Mursi pada tanggal 30 Juni 2013 secara terang-terangan diiklankan di berbagai televisi nasional Mesir ataupun televisi swasta yang disinyalir milik kubu sekuler.
Keempat, adanya peranan Amerika Serikat terhadap propaganda media untuk menyudutkan pemerintah Mursi. Pada tanggal 12 Juli 2013, Aljazeera merilis laporan yang mengatakan bahwa puluhan dokumen pemerintah Amerika Serikat mengkonfirmasikan bahwa Washington telah mendanai politisi oposisi yang menyerukan penggulingan Presiden Mursi. Dana tersebut disalurkan melalui program Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam rangka promosi demokrasi di Timur Tengah.
Di antara saluran dana dari Amerika tersebut masuk ke Front Penyelamatan Nasional, orang-orang Kristen Koptik yang berada di luar negeri, dan anggota oposisi lainnya. Laporan ini juga diperjelas dengan menunjukkan nama dan dokumen dalam jumlah besar yang diperoleh oleh penentang Mursi untuk dapat memobilisasi opini publik melalui media, situs jejaring sosial dan lainnya.
Kelima, fenomena pembakaran gereja dan beberapa fasilitas negara yang selanjutnya dituduhkan kepada Ikhwanul Muslimin sebagai pelakunya. Meski secara jujur saya masih tidak berani memastikan siapa sebenarnya dalang di balik semua itu, namun secara logika hal tersebut masih menyisakan ruang kritis. Penemuan berbagai senjata api, peluru dan bom molotov di Rabiah Adawiyah pasca penggusuran demonstran juga masih dapat dikritisi. Intinya, segala konspirasi dan manipulasi mungkin saja dilakukan guna menyudutkan Ikhwanul Muslimin.
Alasan inilah yang dipakai untuk menggunakan kekerasan terhadap demonstran pro Mursi. Pembantaian yang terjadi terhadap demonstran pro Mursi ini setidaknya semakin mempersempit upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh al-Azhar dan pihak lainnya dari kubu Darul Hikmah.
Keenam, penyematan gelar “teroris” yang begitu cepat terhadap Ikhwanul Muslimin. Menurut saya ini hal teraneh yang pernah saya temukan di Mesir. Memang tidak menutup kemungkinan ada dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang berasal dari golongan ekstrimis yang bisa saja mempersenjatai diri mereka. Akan tetapi yang jelas tidak dapat diterima akal sehat adalah generalisir sematan tersebut. Sehingga hasilnya, seluruh anggota Ikhwanul Muslimin adalah teroris. Padahal di dalam tubuh organisasi ini juga ada ulama-ulama al-Azhar.
Penyematan gelar “teroris” ini sesungguhnya sudah masuk pada tarap deikhwanisasi. Ikhwanul Muslimin sepertinya ingin benar-benar dilenyapkan dari bumi Mesir. Padahal al-Azhar sudah berkali-kali memperingatkan militer dan pemerintah interim untuk membekaskan para petinggi Ikhwanul Muslimin, dengan alasan persamaan hak dalam partisipasi politik bagi seluruh rakyat Mesir.
Terkait dengan penanganan demonstran, al-Azhar sudah memberikan penjelasan dan himbauan kepada keamanan dan militer Mesir agar dapat membedakan antara demonstran yang rusuh dan bersenjata dengan demonstran yang damai.
Lantas perlukan membenci dan bersikap anti terhadap militer Mesir?
Sejauh tindakan militer tersebut di luar batas kemanusiaan, maka tentu kita tidak bisa menerimanya. Siapapun akan bersalah dan disalahkan jika membunuh orang tanpa sebab yang syar’i, apalagi sesama Muslim. Jangankan darah seorang Muslim, darah orang kafir pun haram selama mereka tidak mememerangi kita.
Militer memang bisa salah dan berbuat ceroboh. Akan tetapi yang perlu kita garisbawahi adalah, tidak serta merta karena kesalahannya itu kita lantas membeci dan anti militer secara frontal. Walau bagaimanapun, seperti yang dikatakan oleh Syaikh Yusri Jabir, militer Mesir adalah orang yang paling terdepan jika berperang melawan Yahudi Israel.
Masih banyak tentunya pelajaran yang bisa diambil dari kisruh politik Mesir ini. Intinya adalah, setiap kubu di sini memiliki propagandanya masing-masing. Simpang siur berita dan infromasi pun kerap terjadi. Inilah yang disebut dengan zaman fitnah. Jadi kita harus selalu waspada dan hati-hati. Wallahu’alam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali
Pelajaran Penting dari Kudeta Mesir Bag. I
Kudeta Militer tanggal 3 Juli 2013 lalu telah menorehkan sejarah baru dalam percaturan politik dunia. Kudeta itu telah mencoreng sistem demokrasi yang tengah dijalankan Mesir dan digemborkan oleh dunia Barat, khususnya Amerika Serikat. Namun anehnya, Amerika Serikat sebagai negara pengkampanye demokrasi sendiri masih bungkam untuk mengatakan bahwa yang terjadi terhadap Presiden terpilih Dr. Muhammad Mursi itu sebagai bentuk kudeta.
Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa bersejarah di Mesir tersebut. Bukan hanya rakyat Mesir sendiri yang merasakannya, namun seluruh umat Islam dan dunia internasional. Berikut ini penulis berusaha menganalisa pelajaran-pelajaran penting tersebut, berlandaskan pada observasi pribadi.
Pertama, logika demokrasi sudah mengalahkan logika syariat. Ketika Presiden Dr. Muhammad Mursi dikudeta oleh militer Mesir dengan dukungan aksi demonstrasi besar pada 30 Juni 2013, para pendukung Mursi dan Ikhwanul Muslimin serentak mengatakan tindakan militer itu melanggar demokrasi. Tidak hanya yang berada di Mesir, umat Islam yang berada di berbagai penjuru dunia pun, termasuk di Indonesia, tersentak dengan pristiwa itu. Karena memang benar tindakan kudeta itu sangat bertentangan dengan demokrasi, lantas mereka pun menentang militer Mesir.
Logika demokrasi memang mengatakan bahwa kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya yang memberika kekuasaan dalam logika demokrasi adalah rakyat. Makanya muncul istilah suara rakyat suara Tuhan. Berdasarkan logika ini, lantas pendukung Mursi dan Ikhwanul Muslimin selalu melawan tindakan kudeta dan berdemonstrasi menuntut kekuasaan Mursi dikembalikan dengan dalih demokrasi dan menuntut keadilan.
Padahal logika syariat jelas tidak berkata seperti itu. Berdasarkan logika syariat, kekuasaan itu tentu berasal dari Allah SWT. Yang memberikan dan mencabut kekuasaan adalah Allah SWT. Nas al-Quran sangat jelas dan tegas menyatakan seperti itu. "Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki."
Jadi jelas, logika syariat akan mengatakan bahwa kekuasaan Presiden Mursi itu bukan dicabut oleh kudeta militer, melainkan Allah SWT yang mencabutnya. Pencabutan kekuasaan ini mungkin seperti kematian, Allah SWT Yang Maha Berkehendak.
Tidak salah memang upaya dan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Namun jika ingin mendapatkan kembali kekuasaan tersebut, mari mengikuti aturan yang sudah ditetapkan lagi. Sehingga perjuangan politik Islam yang sejati dan ambisi rakus kekuasaan tidak terlihat tipis perbedaannya. Jika memang Allah SWT menghendaki kekuasaan itu kembali ke tangan Ikhwanul Muslimin, niscaya kekuasaan itu akan kembali lagi.
Namun jika jalur yang ditempuh untuk merebut kembali kekuasaan itu adalah dengan berdemonstrasi terus menerus, yang ada justru hanya ngotot-ngototan mempertahankan sikap setiap golongan, sementara mudaratnya semakin tinggi. Terbukti, korban jiwa yang sudah jatuh sudah ratusan lebih.
Kedua, ukhuwah Islamiah terbukti sangat kuat sekali. Melihat kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin didzalimi militer Mesir, serentak umat Islam diberbagai penjuru dunia melontarkan kecaman terhadap militer Mesir.
Namun sayangnya, ukhuwah Islamiah yang begitu kuat ini ternyata masih dipolitisi untuk ambisi politik. Krisis politik lantas dihubungkan dengan agama Islam, dengan alasan ukhuwah, jihad, dan lain sebagainya.
Oleh karena itulah, ulama-ulama al-Azhar lantas dengan tegas menyatakan bahwa kisruh politik Mesir saat ini tidak ada sangkut-pautnya dengan agama Islam. Jadi jangan bawa simbol-simbol Islam dalam perkara itu hanya untuk mencari simpati dari kekuatan ukhuwah Islamiah. Itu murni urusan politik dan perebutan kekuasaan.
Namun pernyataan ulama-ulama al-Azhar itu lantas banyak yang diselewengkan dan tidak dipahami secara benar. Pernyataan seperti itu lantas dibilang sekuler, liberal dan lain sebagainya. Asal mendengar politik tidak ada hubungannya dengan Islam, pernyataan miring seperti itu lantas meletus-letus.
Saya berusaha memahami dan memahamkan pendapat seperti itu. Sikap ulama-ulama Al-Azhar sebenarnya bukan pro-militer, tapi mengedepankan maslahat dan benar-benar berpegang pada prinsip syariat Islam. Adapun yang dibilang bahwa urusan Ikhwanul Muslimin dan krisis di Mesir sekarang ini memang benar tidak ada sangkut pautnya dengan agama Islam. Itu adalah masalah politik dan perebutan kekuasaan, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Apalagi membawa simbol-simbol agama, hanya untuk mencari simpati, seperti penggunaan istilah syahid dan jihad.
Namun sayangnya, terkadang di poin ini orang-orang yang salah menangkap dan memahaminya. Mendengar politik tidak ada hubungannya dengan agama, lantas pernyataan itu dinilai sekular atau liberal. Padahal yang dimaksud bukan demikian. Politik dan agama Islam itu sangat erat hubungannya. Gak bisa dipisahkan. Tapi, yang dimaksud para ulama al-Azhar itu adalah, KASUS yang terjadi sekarang, itu bukan perang agama atau perjuangan agama, melainkan perjuangan perebutan kekuasaan.
Dr. Muhammad Imarah pernah mengatakan soal hubungan negara dan agama Islam. Selama ini hubungan antara agama dan negara sepertinya hanya terbagi menjadi dua jenis: 1) penggabungan agama dan negara, yaitu menjadi negara teokrasi, seperti era Kegelapan Eropa dulu ketika negara dikuasai gereja. 2) sekuler, dimana agama dipisahkan dari negara. Sedangkan dalam Islam, sebenarnya tidak mengenal keduanya secara mutlak.
Untuk yang sekuler, dalam bahasa Arab biasanya disebut fashlu din 'an daulah. Yang benar dalam Islam itu, menurut Dr. Imarah, adalah tamyiz din 'an daulah. Istilah tamyiz seperti ini memang susah jika dicari terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Tamyiz di sini maksudnya adalah filterasi atau pemilahan mana perkara yang merupakan bagian dari agama dan sekaligus negara atau politik, dan mana yang mursi bagian dari urusan negara atau politik.
Jadi, pendapat para ulama al-Azhar tentang kasus politik yang saat ini terjadi di Mesir, menurut hemat saya adalah bagian dari tamyiz din 'an daulah. Jadi tidak semua urusan politik lantas dikaitkan dengan Islam. Apalagi masalah kepentingan perebutan kekuasaan seperti ini, yang lantas mengatasnamakan agama untuk mendapat dukungan dan simpati, jelas keliru.
Jadi intinya, harus dibedakan antara KASUS dan KONSEP. Secara konsep, jelas Islam tidak terpisah dari negara dan politik. Tapi ini adalah kasus, yaitu kasus perebutan kekuasaan.
Ketiga, pengerucutan bahwa isu perjuangan syariat Islam hanyalah milik Ikhwanul Muslimin. Banyak dalih dan argumen yang dilontarkan pendukung Mursi untuk mencari simpati umat Islam. Salah satunya adalah dengan stigma bahwa Ikhwanul Muslimin digulingkan karena ingin menerapkan syariat Islam di Mesir. Dari stigma itu, umat Islam akan terkecoh sehingga menganggap bahwa perjuangan syariat Islam di Mesir hanyalah milik Ikhwanul Muslimin saja.
Stigma tersebut tentu tidak berdasar dan menimbulkan logical fallacy dalam pemikiran umat Islam. Sebab stigma bahwa hanya Ikhwanul Muslimin yang memperjuangkan syariat Islam di Mesir, stigma ini setidaknya sudah menafikan dan tidak menganggap peranan al-Azhar dan ulamanya, serta peranan kelompok Salafi. Selama ini, urusan syariat Islam di Mesir sangat dikawal ketat oleh al-Azhar. Al-Azhar dan kelompok Salafi juga turut menyetujui konstitusi berlandasakan syariat Islam yang sudah direferendum pada masa kepresidenan Mursi. Apalagi Salafi yang dengan ekstrem justru sangat memperjuangkan syariat Islam.
Jadi, stigma bahwa karena Ikhwanul Muslimin menjunjung tinggi syariat Islam lantas kekuasaan mereka digulingkan, secara tidak langsung mengatakan bahwa al-Azhar dan kelompok Salafi tidak melakukan hal itu.
Faktanya, ketika Presiden Mursi dikudeta, al-Azhar dan kelompok Salafi yang juga memperjuangkan syariat Islam juga turut menyetujui kudeta tersebut. Logikanya, seandainya Ikhwanul Muslimin digulingkan karena syariat Islam yang mereka terapkan, tentu al-Azhar dan kelompok Salafi tidak akan merestui kudeta tersebut.
Padahal seharusnya, semangat perjuangan syariat Islam haruslah milik semua umat Islam, apapun golongannya. Artinya, untuk memperjuangkan syariat Islam tidak harus masuk Ikhwanul Muslimin saja. Perjuangan ini masih bisa melalui jalur-jalur lainnya.
Keempat, pengerucutan isu bahwa perjuangan Palestina hanya milik Ikhwanul Muslimin. Selain isu perjuangan syariat Islam yang diangkat untuk mendulang simpati, isu tentang perjuangan Palestina juga diusung. Dianggap bahwa Ikhwanul Muslimin adalah kelompok Islam yang dengan tegas dan keras memperjuangkan Palestina. Sehingga turunnya Mursi dari tampuk kekuasaan juga disebabkan itu. Maka bagi umat Islam yang ingin melihat Palestina merdeka, ayo dukung Ikhwanul Muslimin.
Stigma ini juga berbahaya bagi perjuangan Palestina itu sendiri. Nanti seolah-olah perjuangan Palestina hanya milik Ikhwanul Muslimin saja, seperti halnya stigma perjuangan khilafah Islamiah hanyalah milik Hizbut Tahrir saja. Padahal tidak demikian.
Tidak dapat dinafikan, banyak rakyat Gaza dan Palestina yang suka dengan kepemimpinan Mursi. Perbatasan Rafa juga dibuka. Namun tidak lupa pula bahwa di era Mursi jugalah hampir semua terowongan bawah tanah antara Gaza dan Mesir diberangus. Padahal itu adalah jantung utama segala pasokan untuk rakyat Gaza selama ini.
Perjuangan sesungguhnya bagi rakyat Palestina sejatinya tidak cukup hanya dengan membuka perbatasan Rafah. Kunci utama masalah Palestina sebenarnya ada pada perjanjian Camp David. Jika ingin benar-benar memperjuangkan Palestina, maka batalkan perjanjian perdamaian Mesir-Israel itu. Tapi nyatanya hal itu tidak dilakukan oleh Mursi saat berkuasa. Dalam sebuah video amatir, saya bahkan pernah melihat keakraban Mursi dan petinggi Ikhwanul Muslimin dengan Jimmy Carter (salah satu penandatangan perjanjian Camp David) di kantor Ikhwanul Muslimin. Ada apa dengan ini?!
Jika lantas stigma bahwa perjuangan Palestina ini hanyalah milik Ikhwanul Muslimin, hal ini juga menafikan kelompok lainnya yang juga dengan tegas memperjuangkan Palestina, salah satunya adalah al-Azhar. Apa kita tidak ingat bahwa Ismail Haniyah, pemimpin Gerakan Perlawanan Pelstina (Hamas), datang ke Mesir dan berpidato di atas mimbar masjid al-Azhar pada masa pemerintahan transisi Mesir pertama yang ketika itu masih dipegang militer, bukan di masa Mursi. Dan itu juga berkat al-Azhar sendiri.
Ketika itu Haniyah sangat yakin dan menggebu-gebu mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina akan berawal dari mimbar al-Azhar tersebut, seperti halnya dulu Shalahuddin al-Ayyubi membebaskan Palestina.
Apakah benar bahwa hanya Ikhwanul Muslimin saja yang memperjuangkan Palestina, dan rakyat Mesir lainnya tidak?
Ada fakta yang mungkin terlihat aneh yang pernah saya alami. Ketika dulu saya kursus bahasa Turki, salah seorang teman saya orang Mesir bernama Hazim. Ketika itu menjelang pemilu legislatif di Mesir. Saya pun bertanya kepada Hazim tentang pendapatnya terhadap partai-partai Islam. Mungkin karena latarbelangkanya sebagai mahasiswa pariwisata dan sekaligus bekerja pemandu wisata di Museum Kairo, maka ia tidak mendukung partai Islam. Menurutnya, jika partai Islam berkuasa, nanti segala pariwisata yang berkaitan dengan peninggalan Mesir kuno dilarang karena dianggap sebagai berhala. Meski hal itu pada kenyataannya tidak terjadi.
Namun keanehan itu terjadi ketika saya menanyakan sikapnya tentang Camp David dan perang melawan Israel. Ia dengan menggebu-gebu dan panjang lebar mengatakan bahwa saya dan seluruh rakyat Mesir siap perang melawan Israel. Kita bisa lihat, tidak semua orang yang dianggap sekuler dan liberal di Mesir menyukai Israel. Jadi jelas soal anti Israel dan perjuangan Palestina tidak hanya milik Ikhwanul Muslimin saja.
Kelima, terlalu mudah menghukumi orang sebagai sekuler dan liberal. Di Mesir memang ada kelompok dan kubu sekuler dan liberal. Namun istilah ini ternyata menjadi semakin meluas dan mudah diucapkan. Rumusnya menjadi, setiap orang yang tidak mendukung perjuangan Ikhwanul Muslimin atau tidak sejalan dengan kelompok Islam adalah sekuler dan liberal.
Bagi umat Islam di Indonesia yang sudah sangat melek dengan bahaya sekularisme dan liberalisme, stigma liberal dan sekuler ini lantas terlihat angker terdengar dan bahaya sekali. Padahal ada yang perlu kita garisbawahi di sini, bahwa orang-orang sekuler dan liberal di Mesir tidak sama dengan orang-orang sekuler dan liberal di Indonesia.
Orang-orang sekuler dan liberal di Indonesia memang sudah pada tarap dekonstruksi konsep-konsep agama Islam. Mereka menyerang usuluddin Islam. Maka dari itu, kelompok sekuler dan liberal di Indonesia sangat berbahaya sekali.
Sedangkan orang-orang sekuler dan liberal di Mesir, sependek pengamatan saya, tidak sampai seperti itu. Mereka tidak bakal menghantam apalagi mendekonstruksi Islam. Karena jika mereka melakukan hal itu, maka harus berhadapan dulu dengan ulama-ulama al-Azhar. Pemikiran liberal yang nyeleneh di Mesir seperti Nasr Hamid Abu Ziad yang mencoba medekonstruksi konsep al-Quran dengan hermeneutika, harus terpental dari Mesir. Soal agama Islam, al-Azhar sangat berperan dan gigih menjaganya. Jadi, orang sekuler dan liberal tidak bakalan mampu menggoyahkan konsep-konsep agama Islam.
Orang-orang sekuler dan liberal di Mesir, sejatinya yang saya pahami dari berbagai dialog dan wawancara dengan mereka, hanya menginginkan Mesir seperti Tukri. Mesir negara sekuler dalam artian agama Islam dan ajarannya tidak dilembagakan secara formal dalam bentuk konstitusi dan undang-undang.
Keenam, umat Islam masih ada yang kurang arif dan bijak dalam berbeda pendapat. Hal ini terlihat dari cacian dan makian yang dilontarkan terhadap para ulama dan al-Azhar yang mendukung kudeta. Saya pernah membaca status orang yang mengatakan bahwa lapangan bundaran Rabiah al-Adawiyah yang menjadi basis demonstrasi pendukung Mursi seharusnya menjadi contoh bagi peradaban Islam. Dalam batin saya mengatakan, penulis status itu lupa atau tidak tahu bahwa di tempat itu juga para ulama yang berseberangan pendapat dari mereka dihina dan dicaci.
Saya bahkan menyaksikannya secara langsung baik ketika berkunjung ke Rabiah al-Adawiyah pada demonstrasi pertama pendukung Ikhwanul Muslimin sekitar sepuluh hari sebelum tanggal demonstrasi anti Mursi pada tanggal 30 Juni 2013, maupaun mengamati lewat televisi yang disiarkan live oleh stasiun Aljazeera. Saya menyaksikan bagaimana Syaikh al-Azhar, Dr. Ahmad Thayyib, direndahkan dan dilecehkan martabatnya.
Tidak hanya itu, beberapa hari lalu ketika melintas di sekitar Rabiah al-Adawiyah, banyak coretan-coretan tembok yang dibuat oleh pendukung Mursi. Isi coret-coretan tersebut intinya menghina Jendral al-Sisi dengan mengatakan dia sebagai pembunuh dan pengkhianat. Tapi sayangnya, di antara coretan itu juga, ada yang menulis, “yasquth baba al-Azhar”, “turun paus al-Azhar”.
Tidak hanya orang Mesir, orang lain, termasuk orang-orang Indonesia yang dengan fanatiknya mendukung Ikhwanul Muslimin, juga ada yang melakukan hal demikian. Mereka yang tidak memahami betul bagaimana sikap dan pendapat ulama, lantas dengan seenaknya mengatakan bahwa ulama itu adalah ulama syaitan, ulama suu, dan cacian lainnya.
Fakta ini menunjukkan bahwa umat Islam masih ada yang belum arif dan bijak dalam berbeda pendapat. Bahkan sikap mereka terhadap ulama yang seperti itu, menunjukkan bahwa umat Islam semakin jauh dari ulama-ulamanya. Na’udzubillah.
Lalu bagaimankah seharusnya kita bersikap terhadap Ikhwanul Muslimin?
Jawabannya sederhana. Kita tidak boleh antipati terhadap kondisi yang tengah dihadapi Ikhwanul Muslimin. Bahwa mereka didzalimi, banyak nyawa melayang dari kubu mereka, bahkan hingga dituduh teroris, itu semua merupakan keprihatinan kita. Ketika mereka menderita, tentu kita sebagai Muslim turut merasakannya. Intinya, selama mereka didzalimi, selama itu juga kita memberikan dukungannya.
Akan tetapi dalam ranah politik, tentu kita sebagai warga asing bagi Mesir, tidak bisa turut intervensi urusan politik dalam negeri. Sebatas mendukung perjuangan politik Ikhwanul Muslimin untuk merebut kembali kekuasaannya, mungkin masih dalam tarap yang wajar. Tapi harus dibedakan mana yang disebut dengan mendukung, mana yang disebut dengan intervensi atau campur tangan.
Dan yang paling perlu digarisbawahi adalah, Ikhwanul Muslimin itu walau bagaimanapun perjuangan mereka, tetaplah manusia yang bisa benar dan bisa salah. Jadi dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin semestinya sewajarnya saja. Jangan sampai pada tarap anggapan bahwa Ikhwanul Muslimin itu adalah malaikan yang tidak bisa salah.
Jadi intinya, hendaklah kita bersikap adil dan proporsional dalam menanggapi kisruh politik Mesir yang saat ini terjadi. Kita perlu hati-hati dalam menyikapi setiap informasi yang beredar tentang kisruh ini. Karena di zaman fitnah, kebenaran akan terlihat berkolaborasi dengan kebatilan dan seakan susah dibedakan.
Begitulah sedikit pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisruh politik yang terjadi di Mesir sekarang ini. Masih banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran lainnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisruh ini. Wallahu’alam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali.
Baca juga: Pelajaran Penting dari Kudeta Mesir Bag. II
Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa bersejarah di Mesir tersebut. Bukan hanya rakyat Mesir sendiri yang merasakannya, namun seluruh umat Islam dan dunia internasional. Berikut ini penulis berusaha menganalisa pelajaran-pelajaran penting tersebut, berlandaskan pada observasi pribadi.
Pertama, logika demokrasi sudah mengalahkan logika syariat. Ketika Presiden Dr. Muhammad Mursi dikudeta oleh militer Mesir dengan dukungan aksi demonstrasi besar pada 30 Juni 2013, para pendukung Mursi dan Ikhwanul Muslimin serentak mengatakan tindakan militer itu melanggar demokrasi. Tidak hanya yang berada di Mesir, umat Islam yang berada di berbagai penjuru dunia pun, termasuk di Indonesia, tersentak dengan pristiwa itu. Karena memang benar tindakan kudeta itu sangat bertentangan dengan demokrasi, lantas mereka pun menentang militer Mesir.
Logika demokrasi memang mengatakan bahwa kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya yang memberika kekuasaan dalam logika demokrasi adalah rakyat. Makanya muncul istilah suara rakyat suara Tuhan. Berdasarkan logika ini, lantas pendukung Mursi dan Ikhwanul Muslimin selalu melawan tindakan kudeta dan berdemonstrasi menuntut kekuasaan Mursi dikembalikan dengan dalih demokrasi dan menuntut keadilan.
Padahal logika syariat jelas tidak berkata seperti itu. Berdasarkan logika syariat, kekuasaan itu tentu berasal dari Allah SWT. Yang memberikan dan mencabut kekuasaan adalah Allah SWT. Nas al-Quran sangat jelas dan tegas menyatakan seperti itu. "Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki."
Jadi jelas, logika syariat akan mengatakan bahwa kekuasaan Presiden Mursi itu bukan dicabut oleh kudeta militer, melainkan Allah SWT yang mencabutnya. Pencabutan kekuasaan ini mungkin seperti kematian, Allah SWT Yang Maha Berkehendak.
Tidak salah memang upaya dan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Namun jika ingin mendapatkan kembali kekuasaan tersebut, mari mengikuti aturan yang sudah ditetapkan lagi. Sehingga perjuangan politik Islam yang sejati dan ambisi rakus kekuasaan tidak terlihat tipis perbedaannya. Jika memang Allah SWT menghendaki kekuasaan itu kembali ke tangan Ikhwanul Muslimin, niscaya kekuasaan itu akan kembali lagi.
Namun jika jalur yang ditempuh untuk merebut kembali kekuasaan itu adalah dengan berdemonstrasi terus menerus, yang ada justru hanya ngotot-ngototan mempertahankan sikap setiap golongan, sementara mudaratnya semakin tinggi. Terbukti, korban jiwa yang sudah jatuh sudah ratusan lebih.
Kedua, ukhuwah Islamiah terbukti sangat kuat sekali. Melihat kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin didzalimi militer Mesir, serentak umat Islam diberbagai penjuru dunia melontarkan kecaman terhadap militer Mesir.
Namun sayangnya, ukhuwah Islamiah yang begitu kuat ini ternyata masih dipolitisi untuk ambisi politik. Krisis politik lantas dihubungkan dengan agama Islam, dengan alasan ukhuwah, jihad, dan lain sebagainya.
Oleh karena itulah, ulama-ulama al-Azhar lantas dengan tegas menyatakan bahwa kisruh politik Mesir saat ini tidak ada sangkut-pautnya dengan agama Islam. Jadi jangan bawa simbol-simbol Islam dalam perkara itu hanya untuk mencari simpati dari kekuatan ukhuwah Islamiah. Itu murni urusan politik dan perebutan kekuasaan.
Namun pernyataan ulama-ulama al-Azhar itu lantas banyak yang diselewengkan dan tidak dipahami secara benar. Pernyataan seperti itu lantas dibilang sekuler, liberal dan lain sebagainya. Asal mendengar politik tidak ada hubungannya dengan Islam, pernyataan miring seperti itu lantas meletus-letus.
Saya berusaha memahami dan memahamkan pendapat seperti itu. Sikap ulama-ulama Al-Azhar sebenarnya bukan pro-militer, tapi mengedepankan maslahat dan benar-benar berpegang pada prinsip syariat Islam. Adapun yang dibilang bahwa urusan Ikhwanul Muslimin dan krisis di Mesir sekarang ini memang benar tidak ada sangkut pautnya dengan agama Islam. Itu adalah masalah politik dan perebutan kekuasaan, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Apalagi membawa simbol-simbol agama, hanya untuk mencari simpati, seperti penggunaan istilah syahid dan jihad.
Namun sayangnya, terkadang di poin ini orang-orang yang salah menangkap dan memahaminya. Mendengar politik tidak ada hubungannya dengan agama, lantas pernyataan itu dinilai sekular atau liberal. Padahal yang dimaksud bukan demikian. Politik dan agama Islam itu sangat erat hubungannya. Gak bisa dipisahkan. Tapi, yang dimaksud para ulama al-Azhar itu adalah, KASUS yang terjadi sekarang, itu bukan perang agama atau perjuangan agama, melainkan perjuangan perebutan kekuasaan.
Dr. Muhammad Imarah pernah mengatakan soal hubungan negara dan agama Islam. Selama ini hubungan antara agama dan negara sepertinya hanya terbagi menjadi dua jenis: 1) penggabungan agama dan negara, yaitu menjadi negara teokrasi, seperti era Kegelapan Eropa dulu ketika negara dikuasai gereja. 2) sekuler, dimana agama dipisahkan dari negara. Sedangkan dalam Islam, sebenarnya tidak mengenal keduanya secara mutlak.
Untuk yang sekuler, dalam bahasa Arab biasanya disebut fashlu din 'an daulah. Yang benar dalam Islam itu, menurut Dr. Imarah, adalah tamyiz din 'an daulah. Istilah tamyiz seperti ini memang susah jika dicari terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Tamyiz di sini maksudnya adalah filterasi atau pemilahan mana perkara yang merupakan bagian dari agama dan sekaligus negara atau politik, dan mana yang mursi bagian dari urusan negara atau politik.
Jadi, pendapat para ulama al-Azhar tentang kasus politik yang saat ini terjadi di Mesir, menurut hemat saya adalah bagian dari tamyiz din 'an daulah. Jadi tidak semua urusan politik lantas dikaitkan dengan Islam. Apalagi masalah kepentingan perebutan kekuasaan seperti ini, yang lantas mengatasnamakan agama untuk mendapat dukungan dan simpati, jelas keliru.
Jadi intinya, harus dibedakan antara KASUS dan KONSEP. Secara konsep, jelas Islam tidak terpisah dari negara dan politik. Tapi ini adalah kasus, yaitu kasus perebutan kekuasaan.
Ketiga, pengerucutan bahwa isu perjuangan syariat Islam hanyalah milik Ikhwanul Muslimin. Banyak dalih dan argumen yang dilontarkan pendukung Mursi untuk mencari simpati umat Islam. Salah satunya adalah dengan stigma bahwa Ikhwanul Muslimin digulingkan karena ingin menerapkan syariat Islam di Mesir. Dari stigma itu, umat Islam akan terkecoh sehingga menganggap bahwa perjuangan syariat Islam di Mesir hanyalah milik Ikhwanul Muslimin saja.
Stigma tersebut tentu tidak berdasar dan menimbulkan logical fallacy dalam pemikiran umat Islam. Sebab stigma bahwa hanya Ikhwanul Muslimin yang memperjuangkan syariat Islam di Mesir, stigma ini setidaknya sudah menafikan dan tidak menganggap peranan al-Azhar dan ulamanya, serta peranan kelompok Salafi. Selama ini, urusan syariat Islam di Mesir sangat dikawal ketat oleh al-Azhar. Al-Azhar dan kelompok Salafi juga turut menyetujui konstitusi berlandasakan syariat Islam yang sudah direferendum pada masa kepresidenan Mursi. Apalagi Salafi yang dengan ekstrem justru sangat memperjuangkan syariat Islam.
Jadi, stigma bahwa karena Ikhwanul Muslimin menjunjung tinggi syariat Islam lantas kekuasaan mereka digulingkan, secara tidak langsung mengatakan bahwa al-Azhar dan kelompok Salafi tidak melakukan hal itu.
Faktanya, ketika Presiden Mursi dikudeta, al-Azhar dan kelompok Salafi yang juga memperjuangkan syariat Islam juga turut menyetujui kudeta tersebut. Logikanya, seandainya Ikhwanul Muslimin digulingkan karena syariat Islam yang mereka terapkan, tentu al-Azhar dan kelompok Salafi tidak akan merestui kudeta tersebut.
Padahal seharusnya, semangat perjuangan syariat Islam haruslah milik semua umat Islam, apapun golongannya. Artinya, untuk memperjuangkan syariat Islam tidak harus masuk Ikhwanul Muslimin saja. Perjuangan ini masih bisa melalui jalur-jalur lainnya.
Keempat, pengerucutan isu bahwa perjuangan Palestina hanya milik Ikhwanul Muslimin. Selain isu perjuangan syariat Islam yang diangkat untuk mendulang simpati, isu tentang perjuangan Palestina juga diusung. Dianggap bahwa Ikhwanul Muslimin adalah kelompok Islam yang dengan tegas dan keras memperjuangkan Palestina. Sehingga turunnya Mursi dari tampuk kekuasaan juga disebabkan itu. Maka bagi umat Islam yang ingin melihat Palestina merdeka, ayo dukung Ikhwanul Muslimin.
Stigma ini juga berbahaya bagi perjuangan Palestina itu sendiri. Nanti seolah-olah perjuangan Palestina hanya milik Ikhwanul Muslimin saja, seperti halnya stigma perjuangan khilafah Islamiah hanyalah milik Hizbut Tahrir saja. Padahal tidak demikian.
Tidak dapat dinafikan, banyak rakyat Gaza dan Palestina yang suka dengan kepemimpinan Mursi. Perbatasan Rafa juga dibuka. Namun tidak lupa pula bahwa di era Mursi jugalah hampir semua terowongan bawah tanah antara Gaza dan Mesir diberangus. Padahal itu adalah jantung utama segala pasokan untuk rakyat Gaza selama ini.
Perjuangan sesungguhnya bagi rakyat Palestina sejatinya tidak cukup hanya dengan membuka perbatasan Rafah. Kunci utama masalah Palestina sebenarnya ada pada perjanjian Camp David. Jika ingin benar-benar memperjuangkan Palestina, maka batalkan perjanjian perdamaian Mesir-Israel itu. Tapi nyatanya hal itu tidak dilakukan oleh Mursi saat berkuasa. Dalam sebuah video amatir, saya bahkan pernah melihat keakraban Mursi dan petinggi Ikhwanul Muslimin dengan Jimmy Carter (salah satu penandatangan perjanjian Camp David) di kantor Ikhwanul Muslimin. Ada apa dengan ini?!
Jika lantas stigma bahwa perjuangan Palestina ini hanyalah milik Ikhwanul Muslimin, hal ini juga menafikan kelompok lainnya yang juga dengan tegas memperjuangkan Palestina, salah satunya adalah al-Azhar. Apa kita tidak ingat bahwa Ismail Haniyah, pemimpin Gerakan Perlawanan Pelstina (Hamas), datang ke Mesir dan berpidato di atas mimbar masjid al-Azhar pada masa pemerintahan transisi Mesir pertama yang ketika itu masih dipegang militer, bukan di masa Mursi. Dan itu juga berkat al-Azhar sendiri.
Ketika itu Haniyah sangat yakin dan menggebu-gebu mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina akan berawal dari mimbar al-Azhar tersebut, seperti halnya dulu Shalahuddin al-Ayyubi membebaskan Palestina.
Apakah benar bahwa hanya Ikhwanul Muslimin saja yang memperjuangkan Palestina, dan rakyat Mesir lainnya tidak?
Ada fakta yang mungkin terlihat aneh yang pernah saya alami. Ketika dulu saya kursus bahasa Turki, salah seorang teman saya orang Mesir bernama Hazim. Ketika itu menjelang pemilu legislatif di Mesir. Saya pun bertanya kepada Hazim tentang pendapatnya terhadap partai-partai Islam. Mungkin karena latarbelangkanya sebagai mahasiswa pariwisata dan sekaligus bekerja pemandu wisata di Museum Kairo, maka ia tidak mendukung partai Islam. Menurutnya, jika partai Islam berkuasa, nanti segala pariwisata yang berkaitan dengan peninggalan Mesir kuno dilarang karena dianggap sebagai berhala. Meski hal itu pada kenyataannya tidak terjadi.
Namun keanehan itu terjadi ketika saya menanyakan sikapnya tentang Camp David dan perang melawan Israel. Ia dengan menggebu-gebu dan panjang lebar mengatakan bahwa saya dan seluruh rakyat Mesir siap perang melawan Israel. Kita bisa lihat, tidak semua orang yang dianggap sekuler dan liberal di Mesir menyukai Israel. Jadi jelas soal anti Israel dan perjuangan Palestina tidak hanya milik Ikhwanul Muslimin saja.
Kelima, terlalu mudah menghukumi orang sebagai sekuler dan liberal. Di Mesir memang ada kelompok dan kubu sekuler dan liberal. Namun istilah ini ternyata menjadi semakin meluas dan mudah diucapkan. Rumusnya menjadi, setiap orang yang tidak mendukung perjuangan Ikhwanul Muslimin atau tidak sejalan dengan kelompok Islam adalah sekuler dan liberal.
Bagi umat Islam di Indonesia yang sudah sangat melek dengan bahaya sekularisme dan liberalisme, stigma liberal dan sekuler ini lantas terlihat angker terdengar dan bahaya sekali. Padahal ada yang perlu kita garisbawahi di sini, bahwa orang-orang sekuler dan liberal di Mesir tidak sama dengan orang-orang sekuler dan liberal di Indonesia.
Orang-orang sekuler dan liberal di Indonesia memang sudah pada tarap dekonstruksi konsep-konsep agama Islam. Mereka menyerang usuluddin Islam. Maka dari itu, kelompok sekuler dan liberal di Indonesia sangat berbahaya sekali.
Sedangkan orang-orang sekuler dan liberal di Mesir, sependek pengamatan saya, tidak sampai seperti itu. Mereka tidak bakal menghantam apalagi mendekonstruksi Islam. Karena jika mereka melakukan hal itu, maka harus berhadapan dulu dengan ulama-ulama al-Azhar. Pemikiran liberal yang nyeleneh di Mesir seperti Nasr Hamid Abu Ziad yang mencoba medekonstruksi konsep al-Quran dengan hermeneutika, harus terpental dari Mesir. Soal agama Islam, al-Azhar sangat berperan dan gigih menjaganya. Jadi, orang sekuler dan liberal tidak bakalan mampu menggoyahkan konsep-konsep agama Islam.
Orang-orang sekuler dan liberal di Mesir, sejatinya yang saya pahami dari berbagai dialog dan wawancara dengan mereka, hanya menginginkan Mesir seperti Tukri. Mesir negara sekuler dalam artian agama Islam dan ajarannya tidak dilembagakan secara formal dalam bentuk konstitusi dan undang-undang.
Keenam, umat Islam masih ada yang kurang arif dan bijak dalam berbeda pendapat. Hal ini terlihat dari cacian dan makian yang dilontarkan terhadap para ulama dan al-Azhar yang mendukung kudeta. Saya pernah membaca status orang yang mengatakan bahwa lapangan bundaran Rabiah al-Adawiyah yang menjadi basis demonstrasi pendukung Mursi seharusnya menjadi contoh bagi peradaban Islam. Dalam batin saya mengatakan, penulis status itu lupa atau tidak tahu bahwa di tempat itu juga para ulama yang berseberangan pendapat dari mereka dihina dan dicaci.
Saya bahkan menyaksikannya secara langsung baik ketika berkunjung ke Rabiah al-Adawiyah pada demonstrasi pertama pendukung Ikhwanul Muslimin sekitar sepuluh hari sebelum tanggal demonstrasi anti Mursi pada tanggal 30 Juni 2013, maupaun mengamati lewat televisi yang disiarkan live oleh stasiun Aljazeera. Saya menyaksikan bagaimana Syaikh al-Azhar, Dr. Ahmad Thayyib, direndahkan dan dilecehkan martabatnya.
Tidak hanya itu, beberapa hari lalu ketika melintas di sekitar Rabiah al-Adawiyah, banyak coretan-coretan tembok yang dibuat oleh pendukung Mursi. Isi coret-coretan tersebut intinya menghina Jendral al-Sisi dengan mengatakan dia sebagai pembunuh dan pengkhianat. Tapi sayangnya, di antara coretan itu juga, ada yang menulis, “yasquth baba al-Azhar”, “turun paus al-Azhar”.
Tidak hanya orang Mesir, orang lain, termasuk orang-orang Indonesia yang dengan fanatiknya mendukung Ikhwanul Muslimin, juga ada yang melakukan hal demikian. Mereka yang tidak memahami betul bagaimana sikap dan pendapat ulama, lantas dengan seenaknya mengatakan bahwa ulama itu adalah ulama syaitan, ulama suu, dan cacian lainnya.
Fakta ini menunjukkan bahwa umat Islam masih ada yang belum arif dan bijak dalam berbeda pendapat. Bahkan sikap mereka terhadap ulama yang seperti itu, menunjukkan bahwa umat Islam semakin jauh dari ulama-ulamanya. Na’udzubillah.
Lalu bagaimankah seharusnya kita bersikap terhadap Ikhwanul Muslimin?
Jawabannya sederhana. Kita tidak boleh antipati terhadap kondisi yang tengah dihadapi Ikhwanul Muslimin. Bahwa mereka didzalimi, banyak nyawa melayang dari kubu mereka, bahkan hingga dituduh teroris, itu semua merupakan keprihatinan kita. Ketika mereka menderita, tentu kita sebagai Muslim turut merasakannya. Intinya, selama mereka didzalimi, selama itu juga kita memberikan dukungannya.
Akan tetapi dalam ranah politik, tentu kita sebagai warga asing bagi Mesir, tidak bisa turut intervensi urusan politik dalam negeri. Sebatas mendukung perjuangan politik Ikhwanul Muslimin untuk merebut kembali kekuasaannya, mungkin masih dalam tarap yang wajar. Tapi harus dibedakan mana yang disebut dengan mendukung, mana yang disebut dengan intervensi atau campur tangan.
Dan yang paling perlu digarisbawahi adalah, Ikhwanul Muslimin itu walau bagaimanapun perjuangan mereka, tetaplah manusia yang bisa benar dan bisa salah. Jadi dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin semestinya sewajarnya saja. Jangan sampai pada tarap anggapan bahwa Ikhwanul Muslimin itu adalah malaikan yang tidak bisa salah.
Jadi intinya, hendaklah kita bersikap adil dan proporsional dalam menanggapi kisruh politik Mesir yang saat ini terjadi. Kita perlu hati-hati dalam menyikapi setiap informasi yang beredar tentang kisruh ini. Karena di zaman fitnah, kebenaran akan terlihat berkolaborasi dengan kebatilan dan seakan susah dibedakan.
Begitulah sedikit pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisruh politik yang terjadi di Mesir sekarang ini. Masih banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran lainnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisruh ini. Wallahu’alam.[]
Oleh: Ahmad Sadzali.
Baca juga: Pelajaran Penting dari Kudeta Mesir Bag. II
Pendukung Mursy Sebelum 30 Juni 2013
Dari jarak lebih dari lima ratusan meter, nenek tua didampingi oleh dua orang anaknya berjalan cukup cepat. Mereka bertiga menggunakan pakaian abaya hitam. Tujuannya adalah lapangan Masjid Rabiah Adawiyah, Nasr City, Kairo.
Bukan hanya satu nenek tua itu saja yang turut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi bertajuk Jutaan Umat Melindungi Revolusi ini. Jutaan orang berkumpul sejak shalat Jumat. Hingga selepas Asar dan bahkan menjelang Magrib masih ada yang datang untuk bergabung.
Jika dilihat dari kamera orang yang mangambil gambar dari menara Masjid Rabiah Adawiyah, bundaran kawasan Rab’ah yang berdekatan dengan Kementerian Pertahanan Mesir ini seperti kumpulan kawanan semut. Di depan Masjid didirikan panggung yang tidak terlalu besar untuk berorasi.
Radius seratus meter dari pusat kerumunan orang, jalan dipagari dengan pagar besi layaknya berfungsi seperti pintu masuk yang dijaga oleh beberapa orang. Setiap orang yang ingin masuk kawasan utama demonstrasi diminta memperlihatkan tanda pengenal atau kartu tanda penduduk.
Banyak hal yang dilakukan demonstran. Ada yang berkumpul duduk-duduk santai di trotoar jalan. Ada yang berkeliling membawa bendera, membawa poster Presiden Mursy, spanduk dengan berbagai macam tulisan, dan lain sebagainya. Ada juga yang membagikan air minum gratis dari atas sebuah mobil pick up. Selain itu ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk berjualan.
Dari sebuah mobil yang mengangkut sound sistem, seorang anak kecil yang duduk di atas pundak seorang muda menyampaikan orasi kecilnya. Orasinya berbentuk seperti syair yang mengagung-agungkan sosok seorang Shalahuddin al-Ayyubi yang melalui Mesir dapat membebaskan tanah Palestina. Di ujung orasinya ia pun berteriak, “Kullina Shalahuddin!” Kita semua adalah Shalahuddin. Teriakan inipun diikuti oleh orang-orang yang bergerumul di sekitarnya.
Semakin dekat dengan panggung utama dan bundaran Masjid Rabiah Adawiyah, kerumunan orang semakin padat dan sesak. Tidak hanya bendera Mesir, poster Presiden Mursy, ataupun atribut yang berkenaan dengan Ikhwanul Muslimin dan Partai Kebebasan dan Keadilan yang diusung. Beberapa bendera dan atribut kelompok lainnya juga turut diusung.
Di bawah berdera Partai Wasith, seseorang mengatakan, “Kami semua pendukung Mursy. Ia adalah presiden yang sah secara konstitusi dan melalui pemilihan umum. Presiden Mursy adalah orang Islam yang taat, bahkan hafal al-Quran.”
“Aksi demonstrasi 30 Juni mendatang adalah milik orang-orang liberal dan sekuler yang menginginkan Mesir tanpa agama,” tegasnya lebih ketika ditanya pendapatnya tentang rencana oposisi untuk menggulingkan Mursy pada 30 Juni 2013.
Di panggung utama, tokoh demi tokoh secara bergantian menyampaikan orasi yang intinya adalah mendukung Presiden Mursy. Bahkan salah seorang orator dengan lantang melayangkan kritik pedasnya terhadap Grand Syaikh al-Azhar, Ahmad Thayyib yang disebutnya telah mengeluarkan fatwa batil, yaitu memperbolehkan melakukan aksi demonstrasi menentang Presiden. Fatwa Syaikh al-Azhar ini dinilainya telah mendukung oposisi untuk menggulingkan Presiden Mursy.
Aksi demonstrasi ini tidak hanya diwarnai dengan orasi dan teriakan-teriakan mendukung Presiden Mursy, melainkan juga diisi dengan kegiatan lainnya. Misalnya, Egyptian Co Operation and Relief Foundation membuka pos penggalangan dana untuk korban konflik Suriah.
Ada juga beberapa orang yang berkeliling membawa blangko nama guna mengumpulkan tanda tangan mendukung Presiden Mursy. Setiap orang yang ingin memberikan tanda tangannya diharuskan menunjukkan kartu tanda penduduk dan menuliskan nomor KTP-nya itu di samping tanda tangannya.
“Ayo dukung Presiden Mursy dan bubuhkan tanda tangan Anda!” seru orang tua mengajak setiap orang yang melewatinya.
Selain itu, ada juga yang membagikan selebaran fotocopy yang isinya menentang gerakan Pemberontakan yang dimotori oleh kubu oposisi sejak beberapa hari lalu. Gerakan Pemberontakan ini juga menyebarkan selebaran dan mengumpulkan tanda tangan orang-orang yang mendukung penggulingan Presiden Mursy.
Aksi Jutaan Umat Melindungi Revolusi yang dimotori oleh Ikhwanul Muslimin dan diikuti oleh lebih dari 30 kelompok Islam, partai dan koalisi, serta gerakan revolusioner ini terus berlangsung hingga malam hari. Sampai selepas waktu Isa, jutaan pendukung Presiden Mursy ini masih belum beranjak dari lapangan Masjid Rabiah Adawiyah.
Bukan hanya satu nenek tua itu saja yang turut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi bertajuk Jutaan Umat Melindungi Revolusi ini. Jutaan orang berkumpul sejak shalat Jumat. Hingga selepas Asar dan bahkan menjelang Magrib masih ada yang datang untuk bergabung.
Jika dilihat dari kamera orang yang mangambil gambar dari menara Masjid Rabiah Adawiyah, bundaran kawasan Rab’ah yang berdekatan dengan Kementerian Pertahanan Mesir ini seperti kumpulan kawanan semut. Di depan Masjid didirikan panggung yang tidak terlalu besar untuk berorasi.
Radius seratus meter dari pusat kerumunan orang, jalan dipagari dengan pagar besi layaknya berfungsi seperti pintu masuk yang dijaga oleh beberapa orang. Setiap orang yang ingin masuk kawasan utama demonstrasi diminta memperlihatkan tanda pengenal atau kartu tanda penduduk.
Banyak hal yang dilakukan demonstran. Ada yang berkumpul duduk-duduk santai di trotoar jalan. Ada yang berkeliling membawa bendera, membawa poster Presiden Mursy, spanduk dengan berbagai macam tulisan, dan lain sebagainya. Ada juga yang membagikan air minum gratis dari atas sebuah mobil pick up. Selain itu ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk berjualan.
Dari sebuah mobil yang mengangkut sound sistem, seorang anak kecil yang duduk di atas pundak seorang muda menyampaikan orasi kecilnya. Orasinya berbentuk seperti syair yang mengagung-agungkan sosok seorang Shalahuddin al-Ayyubi yang melalui Mesir dapat membebaskan tanah Palestina. Di ujung orasinya ia pun berteriak, “Kullina Shalahuddin!” Kita semua adalah Shalahuddin. Teriakan inipun diikuti oleh orang-orang yang bergerumul di sekitarnya.
Semakin dekat dengan panggung utama dan bundaran Masjid Rabiah Adawiyah, kerumunan orang semakin padat dan sesak. Tidak hanya bendera Mesir, poster Presiden Mursy, ataupun atribut yang berkenaan dengan Ikhwanul Muslimin dan Partai Kebebasan dan Keadilan yang diusung. Beberapa bendera dan atribut kelompok lainnya juga turut diusung.
Di bawah berdera Partai Wasith, seseorang mengatakan, “Kami semua pendukung Mursy. Ia adalah presiden yang sah secara konstitusi dan melalui pemilihan umum. Presiden Mursy adalah orang Islam yang taat, bahkan hafal al-Quran.”
“Aksi demonstrasi 30 Juni mendatang adalah milik orang-orang liberal dan sekuler yang menginginkan Mesir tanpa agama,” tegasnya lebih ketika ditanya pendapatnya tentang rencana oposisi untuk menggulingkan Mursy pada 30 Juni 2013.
Di panggung utama, tokoh demi tokoh secara bergantian menyampaikan orasi yang intinya adalah mendukung Presiden Mursy. Bahkan salah seorang orator dengan lantang melayangkan kritik pedasnya terhadap Grand Syaikh al-Azhar, Ahmad Thayyib yang disebutnya telah mengeluarkan fatwa batil, yaitu memperbolehkan melakukan aksi demonstrasi menentang Presiden. Fatwa Syaikh al-Azhar ini dinilainya telah mendukung oposisi untuk menggulingkan Presiden Mursy.
Aksi demonstrasi ini tidak hanya diwarnai dengan orasi dan teriakan-teriakan mendukung Presiden Mursy, melainkan juga diisi dengan kegiatan lainnya. Misalnya, Egyptian Co Operation and Relief Foundation membuka pos penggalangan dana untuk korban konflik Suriah.
Ada juga beberapa orang yang berkeliling membawa blangko nama guna mengumpulkan tanda tangan mendukung Presiden Mursy. Setiap orang yang ingin memberikan tanda tangannya diharuskan menunjukkan kartu tanda penduduk dan menuliskan nomor KTP-nya itu di samping tanda tangannya.
“Ayo dukung Presiden Mursy dan bubuhkan tanda tangan Anda!” seru orang tua mengajak setiap orang yang melewatinya.
Selain itu, ada juga yang membagikan selebaran fotocopy yang isinya menentang gerakan Pemberontakan yang dimotori oleh kubu oposisi sejak beberapa hari lalu. Gerakan Pemberontakan ini juga menyebarkan selebaran dan mengumpulkan tanda tangan orang-orang yang mendukung penggulingan Presiden Mursy.
Aksi Jutaan Umat Melindungi Revolusi yang dimotori oleh Ikhwanul Muslimin dan diikuti oleh lebih dari 30 kelompok Islam, partai dan koalisi, serta gerakan revolusioner ini terus berlangsung hingga malam hari. Sampai selepas waktu Isa, jutaan pendukung Presiden Mursy ini masih belum beranjak dari lapangan Masjid Rabiah Adawiyah.


